oleh

Ini Komentar Inspektur Pembantu Inspektorat Lampura terkait Rehab Kantor Kelurahan Gapura

TRIBUNPOS LAMPUNG UTARA – Kepala Inspektorat lampung Utara melalui Inspektur Pembantu Wilayah III Jauhari S,H,.MM. Angkat bicara terkait Proyek Pekerjaan Rehab Kantor Kelurahan Gapura, yang diduga melanggar UU No 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Sabtu (30/01/2021).

Dikatakan Jauhari selaku Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Lampura saat dihubungi melalui pesan WhatsAppnya, Sabtu (30/01/2021) dirinya menjelaskan bahwa tentu saja jika tidak di pasang papan informasi secara administrasinya salah.


“Ya secara administrasi itu salah, karna anggaran itu kan tidak terealisasi, tetapi mengapa pekerjaan tetap dilaksanakan. Ini pendapat pribadi saya,” ucap Jauhari.

Menurut Jauhari, Kemungkinan tidak terpasangnya papan proyek karena tidak terealisasi anggaran di 2020, Proyek tersebut betul telah di anggarkan pada tahun 2020, namun tidak terealisasi jadi saran kami agar di anggarkan kembali.

“Saran kami proyek tersebut dianggarkan kembali di tahun 2021 dan kontraknya diperbaharui lagi,” kata Jauhari.

Saat di singgung tentang apa langkah yang akan dilakukan pihak Inspektorat Lampung Utara, dan apakah proyek tersebut termasuk pelanggaran, dirinya menyampaikan Inspektorat ini hanya melakukan pembinaan, jadi kami masih sebatas saran saja.

“Untuk mengetahui termasuk pelanggaran atau tidak proyek tersebut, nanti akan kami pelajari lebih dalam dan akan kami panggil Lurahnya ke kantor guna dimintai keterangan lebih lanjut”. Terang Jauhari.

Menurutnya, untuk kegiatan rehap kantor kelurahan gapura tersebut belum terlihat adanya kerugian negara, karna proyek tersebut masih ditalangi oleh pihak ketiga.

“Untuk mekanisme yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPTK sehingga dapat dipihak ketigakan, terdaftar atau tidaknya di LPSE Lampura untuk lebih jelas saya akan tanya staf dulu, sebab mereka yang mengaudit administrasinya, Kalau ga salah kemaren sepertinya itu Penunjukan Langsung (PL), karna nilainya dibawah 200 juta”. Tutup Jauhari.

Wartawan : Davi

Komentar

Headline