oleh

Asril Asri : BPK dan Dinas Sering Terjadi Miskomunikasi Mengenai Hasil Pemeriksaan

TRIBUNPOS LUBUKLINGGAU , SUMSEL – Terkait hasil pemeriksaan atas belanja daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Pemkot Lubuklinggau mengungkapkan sebanyak dua temuan pemeriksaan, sebagai berikut; Nilai Kontrak Tujuh Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melampaui Pagu Anggaran Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Lubuklinggau menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp.161.930.536.500,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 30 November 2019 sebesar Rp.67.830.880.642,00 atau 41,89% dari anggaran.

Dalam hal ini kepala dinas PU BM dan Penataan Ruang kota Lubuklinggau, Asril Asri menjelaskan saat dibincangi di ruang Humas dan Protokol kota Lubuklinggau Rabu (8/7/20) bahwa hasil Audit BPK itu terjadi setiap tahun dan yang jadi pertanyaan setiap tahun selalu pihak dari PU BM menjawab yang sama.


” Disetiap tahun Audit selalu ada agar tidak terjadi kerugian negara, cuma sering terjadi misskomunikasi antara BPK dan PU BM, karena hitungan mereka itu beda dengan hitungan dinas,” ungkapnya.

” Kemudian sistem pengawasan kami terhadap pekerjaan tersebut, kami tidak bisa terlalu aktif, dalam artian tidak bisa setiap saat berada di lokasi. Jadi sejauh ini semua CV /PT yang terkena sudah kami beri surat pemberitahuan bahwa proyek yang dikerjakan itu ada temuan BPK, sampai saat ini ada sebagian yang sudah setor, ada yang belum mengenai temuan BPK tersebut,” tuturnya.

” Kita ambil contoh pembangunan atau pengerasan jalan, itukan pasti ada perubahan karena faktor alam, yang tadinya tebal kemudian jadi tipis, dan faktor tonase kendaraan yang berlebihan, dan itukan diperiksa BPK setelah jarak beberapa bulan, jadi waktu pengukuran itu pasti berubah tipis dan tebalnya. Makanya kami dari dinas selalu mengklarifikasi terhadap temuan BPK dan kami berikan keterangan. Dan BPK pun mengerti,” bebernya.

” Perlu di garis bawahi bahwa teori dangan fakta lapangan itu pasti beda, karena faktor alam,” tegasnya.

Sempat dicetuskanya jika CV/PT yang yang bermasalah itu secara sanksi administrasi itu pasti ada dari dinas, kemudian kalau sudah terlalu dalam, itu Kejaksaan yang mengurus, karena semua itu mereka yang berhak,: tutupnya.

Wartawan : Andika Saputra

Editor : Indra Darmawan

Komentar

Headline