oleh

DPRD Provinsi Sumsel Akan Kawal Serta Memfasililtasi PMPSS Menyampaikan Tuntutan Omnibus Law ke DPR-RI

TRIBUNPOS PALEMBANG – Persatuan Mahasiswa Pergerakan Sumatera Selatan (PMPSS) Melakukan audensi mengenai Omnibus law bersama DPRD Provinsi Sumsel yang di terima langsung Oleh ketua DPRD, ibu Anita serta didampingi oleh Sekwan dan beberapa staf ahli beliau. Selain itu juga, hadir menyaksikan intel Polrestabes dan beberapa media online. Selasa (25/08/20).

Ketua umum PMPSS, Andi Leo, menyampaikan dengan jelas ada 15 point tuntutan penolakan omnibuslaw yaitu :

1. Menolak RUU Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat

2. Menolak Pasal 42 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap pihak apabila mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(TKA)hanya perlu menyertakan surat izin secara administratif dari menteri terkait tanpa harus adanya alasan mendatangkan TKA dan kontrak batas kerja.

3. Menolak penghapusanPasal 43 yang menjelaskan tentang alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing(TKA)secaraa tertulis.

4. Menolak Pasal 44 yang mengatur tentang adanya standar kompetensi (skill)bagi Tenaga Kerja Asing(TKA)

5. Menolak penghapusan Pasal 59 yang menyebutkan tidak adanya kontrak kerja.

6. Menolak pasal 66 tentang Outscourching yang berimbas pada eksploitas tenaga kerja dan adanya pihak ketiga yang bertanggugjawab terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)

7. Menolak Pasal 77 yang mengatur tentang penghapusan pembatasan jam kerja,ketidakjelasan sektor/jenis usaha yang dapat menerapkan jam kerja diatas 8 jam,serta tidak adanya penjelasan upah minimum.

8. Menolak Pasal 79 yang tidak spesifik sebagaimana UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

9. Menolak Pasal 88A tentang keputusan penentuan gaji minimum berdasarkan provinsi bukan UMR

10. Menolak Pasal 88 C tentang pemberian gaji berdasarkan hasil produksi yang berindikasi pada tidak adanya transparansi perusahaan terkait hasil penjualan.

11. Menolak penghapusan Pasal 99 yang mengatur tentang penentuan upah berdasarkan UMP bukan UMR

12. Menolak Pasal 151 tenang ketiadaan negoisasi antara pekerja dan perusahaan.

13. Menolak Pasal 154 A tentang tidak adanya kontrak kerja yang berimbas ada pemberhentian kontrak kerja(PHK)atau pengurangan jumlah pekerja secara sewenang-wenang oleh pihak perusahaan

14. Menolak penghapusan Pasal 169 tentang tidak adanya kesempatan banding pada gugatan PHK dalam hubungan perusahaan

15. Menolak Pasal 172 tentang penghapusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)yang akan berimbas pada tidak adanya jaminan kesehatan bagi pekerja serta adanya dampak terhadap jasa asuransi terkait.

Itu beberapa point tuntutan yang disampaikan oleh ketua umum PMPSS kepada ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andi Leo selaku ketua PMPSS meminta pihak DPRD Provinsi untuk mengawal serta memfasilitasi perwakilan PMPSS untuk memberikan langsung poin-point tuntutan penolakan kepada DPR-RI.

Menanggapi permintaan dari mahasiswa tersebut, ibu Anita selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi menerima dan menyambut baik serta mengapresiasi langkah cerdas yang dilakukan mahasiswa Sumatera Selatan tersebut. Keinginan dari beliau siap mengawal langsung serta memfasilitasi perwakilan dari PMPSS untuk bertemu langsung, menyerahkan draf point-point secara langsung ke unsur pimpinan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI) di Senayan Jakarta.

” Kita dari DPRD Provinsi Sumsel akan mengawal draf point – point, sebagaimana tuntutan penolakan terhadap RUU Omnibus Law yang di sampailan adik -adik dari PMPSS, nantinya ke Senayan,” terang Anita.

Senada dengan tanggapan Ketua DPRD, Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi pun siap memfasilitasi untuk mahasiswa bertemu memberikan point-point tuntutan secara langsung ke DPR-RI dalam waktu dekat ini.

Wartawan : Syaiful Jabrig

Editor        : Indra Darmawan

Komentar

News Feed