oleh

Aksi LKPA Sumsel Mendesak Kajati Sumsel Untuk Menindak Tegas Kepala Desa dan Instansi Terkait

TRIBUNPOS OKI , SUMSEL – Warga Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kamis, 27 Agustus 2020. Warga melakukan aksi unjuk rasa yang di komandoi oleh Subhan selaku Korwil L.K.P.A Kab. OKI serta di dampingi oleh Andi Leo selaku Koordinator LKPA Sumsel, Fini Aria Ismail Sekjend LKPA Sumsel dan A. Rendy Syabarsyah selaku ketua Bidang Advokasi LKPA Sumsel.


LKPA SUMSEL mendesak KAJATI Sumsel untuk menindak tegas Kepala Desa dan instansi terkait yang di duga melakukan penyelewengan anggaran serta alih fungsi dana desa/BLT-DD yang tidak tepat Sasaran dan tumpang tindih.

Disampaikan Andi Leo bahwa Akibat dari bencana Covid-19 (Corona Virus Disease)-19 di Indonesia yang disebut sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah Pusat, maka presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan PERMENDES Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa (DD)Tahun 2020.

“Sedangkan Sasaran yang berhak menerima BLT-DD Berdasarkan PERMENDES Nomor 6 Tahun 2020 Huruf (Q) Angka (3) poin (a) adalah Keluarga miskin Non PKH atau BNPT, Kehilangan mata pencaharian, Belum terdata, Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, tukas Andi.

Menurut Andi Leo, Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan Dana Desa Tahun 2020 sejumlah Rp 1,7 Milyar dipotong 35% (maksimal) untuk BLT-DD Berjumlah Rp 595.000.000 dibagi Rp 600.000 x 3 Bulan = Rp 1.800.000 berdasarkan PMK NO.50/PMK.07/2020 bertambah menjadi 300.000 x 3 Bulan = Rp 900.000 jadi Total Rp 1.800.000 + Rp 900.000 = Rp 2.700.000 KPM yang di 220 KPM yang berhak mendapatkan bantuan Dana BLT-DD, sedangkan keputusan Kepala Desa hanya membagikan ke 68 KPM dengan alasan hanya 68 KPM ini lah yang benar-benar berhak menerima BLT-DD tersebut.

Mendengar hal itu Subhan Selaku Korwil LKPA Kab.OKI bersama A.Rendy Syabarsyah Koordinator Bidang Advokasi LKPA Sumsel turun langsung ke Desa Menang Raya. ” Dua hari setelah keputusan itu kami langsung survei ke desa menang raya namun apa yang kami dapatkan ternyata masih banyak warga yang lebih layak lagi untuk mendapatkan Dana BLT dari pada 68 KPM yang telah mendapatkan, artinya masih sangat banyak warga miskin dan kurang mampu yang harus diperjuangkan hak nya disini,” jelas Rendy dan Subhan.

Karena merasa tidak puas dengan hal itu warga desa pun mendatangi kantor kepala desa untuk meminta hak mereka, namun nahasnya kedatangan warga malah mengakibatkan 4 orang perempuan menjadi korban tindak kriminalisasi oleh Muhammad Arif bin Suparedy yang dituduh melakukan pengrusakan di Kantor Desa dan Rumah Kepala Desa, berdasarkan pernyataan dari warga yg mendapat surat panggilan, Tambah Fini Aria Ismail (Sekjend LKPA Sumsel).

Hal tersebut yang membuat masyarakat merasa tidak adil dengan kebijakan Kepala Desa, bahkan setelah beberapa kali melakukan aksi ke Kantor BUPATI OKI namun tidak mendapatkan solusi atas tuntutan permohonan realisasi kekurangan pembagian BLT-DD yang seharusnya 220 KPM.

Maka dengan ini kami masyarakat Desa Menang Raya Menuntut :

KAJATI SUMSEL UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN & TINDAK TEGAS KEPALA DESA SERTA INSTANSI TERKAIT ATAS DUGAAN PENYELEWENGAN DAN ALIH FUNGSI ANGGARAN DANA BLT-DD DI KABUPATEN OKI KHUSUS NYA DESA MENANG RAYA KECAMATAN PEDAMARAN.

TINDAK TEGAS KEPALA DESA, DESA MENANG RAYA KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OKI ATAS TINDAK KRIMINALISASI TERHADAP 4 ORANG PEREMPUAN DAN MASYARAKAT.

Sementara dalam aksinya warga di terima oleh Bapak Khadirman Selaku Kabid Humas KAJATI Sumsel. ” Beliau mengatakan akan memprioritaskan kasus Menang Raya karena berdasarkan kronologi yang disampaikan ini adalah hal yang sangat menarik untuk disegerakan/ didahulukan penyelidikannya dan berkas laporan juga sudah kami masukkan beserta bukti-bukti yang ada”. Jelas Fini.

Komentar

Headline