oleh

Rubi Indiarta : Permasalahan Ini Belum Inkrah Secara Hukum

TRIBUNPOS PALEMBANG – Penahan terhadap Parjio sebagai ketua Koperasi Rimau Sawit Sejahtera (RSS) Kabupaten Banyuasin. oleh pihak Direktorat reserse kriminal umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan, membuat Forum Aktivis Advokat Pembela Keadilan Sumsel angkat bicara, dengan menggelar konfrensi press selasa (15/ 9/2020) di Omah Cafe jalan bola Volley lorong Pakjo Ilir Barat I Palembang. ditetapkanya Parjio sebagai tersangka merupakan darurat Kriminalisasi.

Penahanan Parjio Masuk dalam kategori Pemaksaan tersangka karena merupakan kasus perdata sengketa tanah.

Dalam keterangannya, dari masing – masing perwakilan meminta agar pihak aparat kepolisian Polda Sumsel, dapat membebaskan Saudara Parjio dari sangkaan serta tuntutan hukum. Dalam kegiatan penyelesaian perselisihan kemitraan dengan PT. Cipta lestari Sawit (CLS) sebagai tersangka penggelapan jabatan uang PT. CLS bagi hasil dalam pengolahan lahan Sawit TBS Plasma petani anggota koperasi RSS, Sehingga Paijo dijerat pasal 374 dan atau pasal 372 KUHP sehingga kini ditahan DIT Tahti Polda Sumsel.

“Permasalahan ini belum inkrah secara hukum, tetapi Parjio dipaksakan langsung tersangka dan ditahan, ”kata Rubi Indiarta ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan Limbah B3 (AMPHIBI B3).

Begitupun Ketua Sriwijaya Corruption Watch (SCW), Sanusi menjelaskan objek dugaan penggelapan lahan yang dituduhkan PT CLS seluas 17,5 hektare terhadap Parjio masih dalam perselisihan tersebut. Keberadaan lahan tumpang tindih dan belum jelas antara kedua kubu, hendaknya perlu dilakukan verifikasi seluruh luas lahan plasma koperasi Rimau Sawit Sejahtera (2.313 hektare ).

“Untuk itu, Kami minta kasus terhadap Parjio ini dihentikan, karena kalau dipaksakan tentu akan mencoreng nama baik Institusi Polri, ” tegas Sanusi, Ketua National Corruption Watch (NCW).

Konfresi press pun menyimpulkan ada tiga poin tuntutan terhadap permasalahan kriminalisasi tersebut, ” tegas Ruben Alkatiri.

Pertama, meminta Parjio dilepaskan penahanan, meminta Badan Pertanahan Negara BPN untuk mengukur ulang lahan yang diperdebatkan, serta meminta pemerintah mengecek ulang izin amdal PT CLS.

Diketahui pula bahwa sebelumnya, telah dilakukan empat kali pertemuan Mediasi antara PT CLS dan Koperasi RSS oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin, namun tidak mencapai kesepakatan.

Apabila tuntutan para aktivis ini tidak diindahkan, maka pihaknya dalam waktu dekat bakal menggelar aksi demo di Mapolda Sumsel untuk menuntut agar Parjio dibebaskan dari penahanan.

“Saudara Parjio ini sudah ditahan cukup lama sejak 4 September lalu, kami minta Polda Sumsel melepaskannya karena hal ini sudah masuk dalam ranah pemaksaan tersangka.

Diketahui pula Kata Ruben, bahwa sebelumnya, telah dilakukan empat kali pertemuan Mediasi antara PT CLS dan Koperasi RSS oleh pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin, namun tidak mencapaikesepakatan,”pungkasnya.

Sebagaimana Realese, atas nama pelapor Agung  Wibowo diketahui sebagai kuasa hukum PT CLS serta surat perintah penahanan dari Atas Nama Ditreskrimum Polda Sumsel Wadir No SPRIN-HAN/192/IX/2020.

Ditreskrimum, Tertanggal 04 September 2020 untuk melakukan penahan terhadap Parjio, selama 20 Hari terhitung (04 September Hingga 23 September 2020) mendatang, berdasarkan rujukan laporan polisi Nomor LPB/554/VII/2019/SPKT, pelapor Agung Wibowo kuasa hukum PT CLS.

Wartawan : Syaiful Jabrig

Editor        : Liz Chaniago

Komentar

News Feed