oleh

Pemecatan Perangkat Desa Air Itam Diduga Langkahi Mekanisme Peraturan Undang-Undangan

TRIBUNPOS.COM-PALI | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  (Kab. Pali), Sumsel, tahun 2019 silam telah melaksanakan proses pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak, dan salah satunya Desa AIR ITAM Kecamatan Penukal.

Dengan demikian, biasanya kepala desa terpilih melakukan penyegaran di ruang lingkup kerja pemerintahan desa yang akan ia pimpin dengan cara menganti para perangkat desa yang lama dengan perangkat desa yang baru atau tetap mempertahankan para perangkat desa yang sudah ada. Tentunya, segala tindakan yang akan di lakukan seorang pemimpin sebuah desa semua ada mekanisme yang harus di tempuh, tidak serta merta mengikuti kemauan sendiri yang regulasinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.


Namun berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI Sumsel, seorang Kepala Desa (Kades) terpilih dikabarkan telah melakukan penyegaran didesanya dengan cara melantik perangkat desanya yang baru, namun sangat disesalkan sikap yang dilakukan oleh sang Kades  terpilih tersebut di anggap tidak ber etika.

Pasalnya, sang kades memilih sekaligus melantik perangkat desa yang baru tanpa adanya proses pemberitahuan terlebih dahulu terhadap para perangkat desa yang lama, padahal Surat Keputusan ( SK) masa jabatan mereka “Perangkat Desa” yang lama masih aktif hingga tahun 2024.

Berdasarkan sumber berinisial ‘S’, salah satu perangkat desa yang lama, dirinya merasa di perlakukan secara tidak adil oleh Kades terpilih. Ia dan beberapa staf lain selaku perangkat desa merasa di rugikan dan terzolimi atas sikap yang dilakukan sang kades terpilih tersebut.

“Kok bisa-bisanya pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu melantik perangkat desa yang baru, tanpa adanya  pemberitahuan terlebih dahulu terhadap perangkat desa yang lama. Nah, sedangkan Surat Keputusan (SK) Masa jabatan kami masih berlaku sampai tahun 2024.,” terang S, yang enggan disebutkan namanya.

S mengaku, persoalan ini sudah kami sampaikan  kepada Camat Penukal, DPMD Kab. PALI, DPRD Kabupaten PALI, namun tidak ada respon dari instansi terkait.

“Kami berharap kepada Bupati Pali dapat menindaklanjutinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dugaan ‘S’, apa yang telah dilakukan oleh kades terpilih telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejatinya, pengangkatan perangkat desa telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan (PP) Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”).

“Dengan demikian, seharusnya Kades Air Itam sebelum bertindak pahami dulu aturan yang ada, jangan asal berbuat yang berdampak merugikan orang lain,” pungkasnya.

Sampai berita ini dipublikasikan, kepala desa terpilih belum dapat dikonfirmasi. [RED]

Penulis: Agung

Komentar

News Feed