oleh

Mungkin Sudah Saatnya Pedagang Kecil di Pasar Km 5 Dipindahkan ke Sukabangun

TRIBUNPOS PALEMBANG ꟷ Terkat penggusuran pedagang pasar Km.5, Advokat Jati Kusuma, SH., MH., CLA., CMSE., CPL, memberikan tanggapannya kepada awak media ini, Sabtu (11/07/20).

“ Saya selaku warga yang sering berbelanja di Pasar Km.5 itu, sebenarnya masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 2007 hingga saat ini. Waktu itu sudah ada solusinya, yaitu pedagang pasar tidak boleh berdagang melebihi jam 7 pagi dengan pertimbangan pasar waktu itu rangkap terminal bus AKDP. Jika sekarang berulang kali, apalagi saat ini dimasa pandemi selayaknya para pihak tidak saling menyakiti dan merugikan. Kesepakatan yang lama dapat diaktifkan kembali. Apalagi pasar Km.5 dikenal sebagai pasar pagi biasanya ramai di subuh hari.

Masih kata Jati menambahkan “ Sedangkan untuk jangka panjangnya dulu pernah ada Blue Print dari Dinas Tata Kota mengenai Rencana Tata Ruang dimana posisi pasar km.5 dan terminal akan dipindahkan ke Suka Bangun, sedangkan kuburan  Cina akan dipindahlan ke Air batu. Mungkin hal ini sudah saatnya direalisasikan. Karena aspek pengembangan kota sehingga lokasi pasar di tengah kota apalagi di pinggir jalan utama dianggap sudah  tidak layak .

“ Menurut saran saya agar lokasi Pasar Km.5 yang lama dijadikan sebagai tempat Wisata saja, atau Taman Pintar. Sedangkan untuk warga yang berjualan disarankan agar di setiap kelurahan disediakan lokasi, seperti lokasi pasar di Maskarebet. selain menghemat biaya transportasi juga membangun sumber – sumber perekonomian baru. Karena masyarakat yang semakin berkembang dan membutuhkan proses jual beli yang cepat. Untuk itu pemerintah bisa memanfaatkan fasilitas Fasos Fasum yang ada di perumahan,” kata Jati.

Akhirnya begitu banyak pengembang yang melanggar aturan, terutama aturan menyangkut penyediaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), seperti : adanya ruang terbuka hijau, ruang bermain anak (play ground), sarana ibadah, TPS, balai pertemuan warga dan fasum fasos.

Hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No.1 Tahun 2011, tentang : Perumahan dan Kawasan Permukiman serta PERDA No. 1 tahun 2013, tentang : Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

” Masyarakat sebagai konsumen banyak yang dibohongi oleh oknum pengembang. Harapan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hunian yang aman dan nyaman, hanya sebatas angan-angan, apa yang dipromosikan dan dijanjikan oleh pihak pengembang pada saat awal ketika kawasan perumahan akan dibangun, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan,” tegas Jati.

” Padahal sanksi bagi pengembang (developer) yang tidak menyediakan fasum dan fasos dalam UU No.1 Tahun 2011, Pasal 151 cukup berat. Yaitu : pasal (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

” Pasal (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan”.

” Bahkan pengembang Bisa juga digugat dengan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan terhadap pengembang bisa dilakukan secara individu. Ancaman bagi pengembang yang tidak melakukan kewajiban membangun fasum dan fasos adalah denda hingga 2 milyar rupiah, atau penjara selama 5 tahun”.

Pemerintah melalui tim koordinasi PUPR sebagai pengawas pembangunan, BPMPPT sebagai pihak yang menerbitkan IMB, Dinas Pol PP dan Damkar sebagai penegak PERDA, harus secara bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan tindakan terhadap oknum-oknum pengembang  perumahan yang tidak menyediakan fasum dan fasos sebagaimana ketentuan yang berlaku.

” Pemerintah Jangan hanya mengeluarkan izin tapi nyaris tidak ada evaluasi dan pengawasan, pihak pengembang juga jangan hanya mengejar untung dengan memaksimalkan lahan rumah terjual, sampai melupakan kewajiban menyediakan fasum dan fasos yang dipersyaratkan sesuai ketentuan,” tandasnya.

” Selain bisa menambah income daerah juga bisa memperindah kota. Seharusnya Pemda dalam hal ini gesit melihat situasi kondisi. Apalagi walikota memiliki Stafsus. Jangan sampai masyarakat kecil dibutuhkan pada saat Pilkada saja, sedangkan permasalahan inti mereka tidak ada solusinya,” tutup Jati.

Press Release

Komentar

News Feed