oleh

Rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

TRIBUNPOS, PALEMBANG | Sebanyak lima Komisi di DPRD Sumsel menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019, pada rapat paripurna ke XIV, Senin (28/07/20).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, dan Kartika Sandra Desi, SH.


Selain itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru beserta Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya juga turut hadir.

Juru bicara Komisi I, Lia Anggraini, SH, menyampaikan beberapa rekomendasi mengenai koordinasi data penerima bantuan terdampak Covid-19, pengawasan berkala dan apresiasi terhadap Satpol PP yang melampaui target, hingga mengenai inventarisasi aset.

“Kami menyarankan adanya OPD khusus untuk pengelolaan aset daerah, dan segeralah lakukan legalisasi lahan milik Pemprov karena masih banyak yang belum tersertifikasi,” ungkapnya.

Kemudian diikuti Komisi II, Abusari SH, MSi menyampaikan rekomendasinya mengenai koordinasi antar OPD dan perusahaan terkait penanganan Karhutla yang terjadi di Provinsi Sumsel, agar dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, ia juga mengharapkan pemerintah untuk tetap berfokus pada ekonomi kerakyatan.

Lalu Komisi III, Andie Dinialdie SE, menyampaikan rekomendasinya mengenai aset. “Aset yang tidak jelas yang nominalnya cukup besar, sebaiknya ditelusuri dan lakukanlah inventarisasi aset pada BUMD yang tidak beroperasi lagi. Maksimalkan juga pajak daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya Komisi IV, H Askweni, SPd, menyampaikan rekomendasi terhadap kinerja OPD. “Kami berharap OPD yang tidak ada temuan BPK agar dapat mempertahankan prestasi tersebut. OPD yang ada temuan BPK mohon ditingkatkan lagi kinerjanya agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari,” ucapnya.

Ia juga menyarankan kepada PUBMTR mengenai kepala dinas yang masih memiliki jabatan Plt untuk segera didefinitif, termasuk juga bagi kepala dinas yang memiliki rangkap jabatan di Dinas PSDA Provinsi Sumsel agar meminta evaluasi terhadap biro dan pokja-pokja dalam pelaksanaan proyek di daerah.

Teriakhir Komisi V, Hj. Rita Suryani menyampaikan mengenai kinerja pengelolaan keuangaan OPD mitra yang sudah semakin membaik. “Kami juga meminta OPD yang penyerapan anggarannya di bawah rata-rata agar terus memperbaiki kinerjanya. Lakukan pula perencanaan yang lebih baik lagi, hal ini untuk mencapai visi misi kepala daerah dan penanggungjawab program berjalan dapat memahami secara detail program apa yang sedang dijalankan,” jelasnya.

Senada dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi lainnya, ia pun berharap tindak lanjut terhadap OPD terkait yang mengalami temuan BPK untuk segera melakukan perbaikan dan tepat waktu sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.

Ia juga menyampaikan rekomendasinya mengenai isu pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, agar kiranya dapat diberlakukan standar nilai. Selain itu, ia menyarankan agar kepala sekolah yang masih berstatus Plt untuk didefinitifkan, serta menyarankan agar sekolah dapat mengadakan pergantian kepala sekolah setiap 5 tahun sekali. Tujuannya adalah agar terjadi peningkatan profesionalisme kepala sekolah.

Juru Bicara Komisi V itu pun menyampaikan harapannya terkait penanganan dampak Covid-19. “Kami berharap adanya aturan atau kebijakan bagi perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya agar dapat memenuhi hak-hak karyawa tersebut,” ungkapnya. Ia pun meminta agar pendistribusian APD ke puskesmas dapat dilakukan secara merata.

Agenda rapat dilanjutkan dengan Penandatanganan Keputusan Bersama antara Ketua DPRD Provinsi Sumsel dengan Gubernur Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel TA 2019.

Rapat ditutup dengan penyampaian sambutan Gubernur Sumsel mengenai Keputusan Bersama antara Ketua DPRD Provinsi Sumsel dengan Gubernur Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel TA 2019.

“Keputusan yang ditandatangani dalam rapat yang digelar hari ini adalah upaya konkrit dalam mewujudkan Good Government Governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan daerah harus secara profesional, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya di depan seluruh hadirin.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumsel atas pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi yang dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Hasil pembahasan dan penelitian para komisi berupa saran dan koreksi akan menjadi catatan tersendiri yang untuk selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan dan perbaikan Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel TA 2019 dan tahun-tahun mendatang. (ADV)

Komentar

Headline