oleh

LSM APM dan Garuda Geruduk Kantor DPRD Kota Prabumulih

TRIBUNPOS PRABUMULIH , SUMSEL – Ada sekitar puluhan aparat kepolisian dari Polres Prabumulih dan beberapa personil TNI berjaga-jaga didepan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Prabumulih sejak pagi hari, Kamis (13/08/20), untuk mengamankan Audensi yang akan dilakukan oleh perwakilan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat ( APM) dan LSM Garuda.

Semula LSM APM dan Garuda akan melaksanakan Aksi Damai dengan membawa masa kurang lebih 400 orang, namun dikarenakan kondisi Prabumulih yang masih dengan kategori daerah beresiko tinggi Covid-19 atau Zona Merah maka Aksi Damai ditunda dan hanya diperbolehkan untuk Audensi dengan perwakilannya saja.

Dalam audensi tersebut LSM APM dan Garuda datang sekira Pukul 10:00 WIB dipimpin langsung oleh Ketua APM Adi Susanto, SE, Kuasa Hukum LSM AMP dan Garuda Maiwan Kaini, SH, MH bersama beberapa rekannya, turut serta hadir.

Pantauan Wartawan Tribunpos dilapangan Audensi tersebut dihadiri langsung Oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno, SE, Wakil Ketua I Ahmad Palo, SE, Ketua Komisi III Beni ,SH ,Wakil Ketua Komisi III Hermali, S.Pd, Sekretaris Komisi I Feri Alwi, SH, Anggota Komisi I Mat Amin, S.Ag, Sekretaris Dewan Heriyani , Personil TNI, Kasat Intelkam Polres Prabumulih AKP Aan Sumardi, SE, MM , Perwakilan Kesbangpol serta beberapa awak media.

Dalam kesempatan tersebut Adi Susanto, SE, pria yang akrab disapa Santo ini mempertanyakan dua permasalahan pokok. Pertama mengenai dasar hukum tukar guling Jalan Lingkar dan kejelasan Tapal Batas Prabumulih-Muara Enim.

Mengenai permasalahan jalan lingkar, Santon mempertanyakan kembali kepada anggota DPRD Kota Prabumulih selaku masyarakat agar meninjau kembali dasar hukum tukar guling Jalan Lingkar yang sekarang ini menggunakan Peraturan Walikota (Perwako) untuk diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Mengingat Jalan Lingkar ini pada pertama kali dibangun 1994 merupakan hibah masyarakat artinya menjadi Aset Daerah.

“Jalan lingkar ini yang mana menyangkut aset daerah dan hak orang banyak kami tidak, masak dikeluarkan dengan aturan perwako, kami minta agar jalan lingkar ini diperdakan (peraturan daerah) dan diketahui oleh orang banyak bukan hanya dengan perwako, kalo perwako bisa hari ini kita buat, bisa ! kalau perda tidak akan bisa karena prosesnya panjang, ” ungkap politisi PKB ini.

Lebih lanjut Santo mengingatkan bahwa jalan lingkar sekarang ini menjadi jalan APBN tidak banyak kemaslahatannya dan lebih banyak kemudoratannya, baik aktivitas terhambat karena jalan rusak, dari keuntungan tanah sekitar yang menurun dan lain-lain dan ingin melihat bukti tertulis bahwa Pemerintah Prabumulih telah menjadikan Jalan Lingkar menjadi Jalan Negara (APBN) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat ( PUPR). Serta menagih hak kami kembali sesuai perjanjian dengan pemerintah pada saat pertama kali jalan lingkar dibangun 1994.

Hal itu diutarakan karena semenjak Jalan Lingkar itu di tukar guling menjadi Jalan Negara kondisi jalan lingkar saat ini menurun drastis, jalan rusak , panjang dan lebar jalan berkurang hal ini jauh dari tujuan awal dibangunnya jalan lingkar pada 1994 dimana tujuannya untuk mengembangkan infrastruktur pembangunan, memperlancar transfortasi, serta mensejahterakan masyarakat.

Sementara mengenai Tapal Batas Prabumulih-Muara Enim tepatnya di Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabumulih, Santo meminta kejelasan mengenai permasalahan ini yang hingga kini tak kunjung selesai.

Pria yang pernah menjabat DPRD Kota Prabumulih dua periode ini menjelaskan wilayah Prabumulih Sekarang dengan Patok terbaru yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim telah bergeser mengambil wilayah Prabumulih jika melihat dari peta lama.

” Yang mana mengenai politik tapal batas ini, tidak kunjung selesai, tau-tau nyo tapal batas ini Ado tapal batas baru yang Mano tidak sesuai dengan sejarah dan histori, kami pertanyakan tapal batas ini kok tidak mengacu dari pada peta yang lama tahun 1988 yang di tanda tangan ni Bupati dan Walikota pada waktu itu Prabumulih Kotatib dan di cap dengan lambang Garuda kalau tidak salah, ini bukti kami bawah,” ujarnya sambil menunjukan bukti.

Lebih lanjut Santo menyayangkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih yang tidak ada perjuangan mengenai masalah tapal batas ini dan tidak mengacu pada peta lama dan historinya, sebab wilayah tersebut kini sedang dan akan ditambang Batubara padahal didalam peta lama wilayah tersebut masuk wilayah Prabumulih.

Dalam kesempatan tersebut Maiwan Kaini, SH, MH Kuasa Hukum LSM APM dan Garuda juga menambahkan dari segi hukum pertama masalah Jalan Lingkar. Ia menjelaskan bahwa jalan lingkar dibangun untuk kepentingan masyarakat Prabumulih artinya merupakan Aset Daerah. Aset daerah payung hukumnya adalah Perda bukan Perwako.

“Jadi jalan lingkar ini adalah hibah masyarakat untuk kepentingan masyarakat kota prabumulih artinya aset daerah, kalau aset daerah konotasinya payung hukumnya adalah Perda (peraturan daerah) karena punya orang banyak, dan lembaga dewan legislatif harus dilibatkan karena ini berkenaan dengan aset daerah, contoh angkutan batubara lewat situ, angkutan kayu lewat situ artinya incomenya kembali ke daerah cacat hukum yang namanya Perwako, ” ujar Maiwan.

Lebih lanjut Maiwan menjelaskan mengenai alih fungsi Jalan Lingkar dimana hasil dari hibah masyarakat, harusnya saat tukar guling Jalan Lingkar harus seizin pemberi hibah, tidak serta merta dari perwako langsung dialih fungsikan. Jalan Lingkar tidak seizin pemberi hibah dan Perwako cacat hukum.

Maiwan juga meminta kepada DPRD untuk menghadirkan pihak dari Pemerintahan Kota Prabumulih dalam hal ini untuk duduk bersama mebahas hal tersebut.

Kemudian Maiwan menjelaskan masalah Tapal Batas tepatnya diwilayah Kelurahan Gunung Kemala bahwa mereka punya bukti yang ditanda tangani oleh Bupati Muara Enim Pada waktu Itu dan Kotatib Prabumulih dimana sebetulnya patok yang lama sudah bergeser kearah wilayah Prabumulih dan di wilayah tersebut sudah ditambangi batu-bara. Tiba-tiba muncul surat dan alat bukti yang baru tanpa mempertimbangkan dan melihat alat bukti lama, Hal ini patut diselidiki. Bahkan mereka juga membawa saksi kunci atas permasalahan tersebut.

Atas permasalahan tersebut mereka telah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung serta Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia dengan menunjukan bukti surat tanda terima berkas.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno, SE menanggapi masalah tersebut menjelaskan.

Pertama mengenai tukar guling jalan lingkar akan memproses masukan-masukan dari LSM APM dan Garuda selaku masyarakat dan akan mengagendakan dalam pembahasan Perda.

Selanjutnya sertifikat dari Kementrian PURR mengenai tukar guling jalan lingkar pemerintah kota Prabumulih sudah ada.

Kemudian beliau menjelaskan masalah Tapal Batas , DPRD Kota Prabumulih dan Pemerintah Kota telah menyurati Gubernur terkait permasalahan tapal batas tersebut.

Terpisah Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE juga mengucapkan terima kasih kepada LSM APM dan Garuda Selaku masyarakat yang telah mengingatkan dan menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kebijakan.

Terakhir Pihak LSM APM dan Garuda bersama-sama DPRD menyepakati akan bersama-sama pihak terkait meninjau langsung ke lokasi baik Jalan Lingkar dan Tapal Batas untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

Wartawan : Aries Prandiko

Editor         : Indra Darmawan

Komentar

News Feed