oleh

KRASS Laporkan Bupati OKI ke OMBUDSMAN 

TRIBUNPOS PALEMBANG –  Kasus konflik Agraria di OKI salah satu kasus dari 7 Kabupaten 1 Kota 10 kasus yang didorong untuk diselesaikan, sampai dengan terwujudnya Reforma Agraria.

Dedek Chaniago Sekjen KRASS Laporkan Bupati OKI ke Ombudsman, Selasa (04/8/20)


Akar masalah dari konflik Agraria di OKI Kecamatan Tulung Selapan dan Pangkal Lampam Desa Tulung Seluang, Lebung Itam, Jerambah Rengas, Penanggokan Duren dan Riding semuanya di lahan gambut. Kecamatan Air Sugihan Desa Margatani, Turtamulya, Tepung Sari adalah kebijakan Bupati OKI yang kebelingger melanggar UU dan Peraturan Perundang-undangan serta merugikan rakyat.

Kebijakan dan pelanggaran serta berakibat itu adalah:
Mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (Izin Lokasi) Sawit (PT. BHP) di Lahan gambut tahun 2018. Melanggar UU 32 Tahun 2009, PP.71 Tahun 2014, PP.57 Tahun 2016, INPRES No.8 Tahun 2018, INPRES Nomor 5 Tahun 2019. Menyebabkan Masyarakat kehilangan matapencaharian mencari ikan, kayu gelam dan sebagainya. Gambut kering dan terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA). Membiarkan atau ikut serta atas Kesepakatan perdamaian sepihak 75 hektar antara Masyarakat dengan PT. SAML yang konflik lahannya 1.400 hektar menyebabkan semua sawah warga 1.400 hektar digusur dan yang tersisa 75 hektar.

Atas dasar itu, KRASS Laporkan Bupati OKI atas kebijakannya yang mengsengsarakan rakyat dan melanggar UU dan Peraturan Perundang-ungangan kepada OMBUDSMAN. Berharap Izin Lokasi dan Kesepatan Sepihak di cabut.

Dan di tanggal 6 Agustus, Petani 3 Kecaatan 8 Desa akan kepung dan duduki kantor Bupati OKI untuk mendesak Bupati OKI mencabut izin lokasi dan mencabut kesepakatan sepihak tersebut. (Press Release)

SEKJEN KRASS (Dedek Chaniago)

Komentar

News Feed