oleh

Herom : Ditjen Dikti Kemendikbud Terangkan Ijazah Cik Ujang Tidak Sah

TRIBUNPOS PALEMBANG – Menyikapi beredarnya surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait dugaan ijazah palsu atas nama Bupati Lahat Cik Ujang itu dikeluarkan pada 6 April 2020 lalu sebagai jawaban permohonan informasi terkait dugaan ijazah palsu atas nama Cik Ujang.


Surat yang bernomor 461/E2/TU/2020 dan ditujukan kepada Koordinator Forum Nasional Jurnalis Indonesia. Dugaan ijazah palsu atas nama Cik Ujang tersebut dikeluarkan oleh Universitas Syahyakirti Palembang. Surat ditandatangani oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Aris Junaidi.

Menurut keterangan surat tersebut, Ijazah yang dikantongi Cik Ujang Tidak Sah dan tidak dapat dipergunakan untuk pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi Pegawai Negeri.

Sehingga membuat Seketaris Umum (Sekum) Persatuan Mahasiswa Pergerakan Sumatera Selatan (PMPSS), Herom Wihanda angkat bicara, saat dihubungi TRIBUNPOS.COM Senin (21/9/2020) dirinya mengakui, sangat menyayangkan keluarnya surat putusan Ditjen Dikti Kemendikbud yang menyatakan Ijazah yang dikantongi oleh Bupati Lahat Cik Ujang dari Universitas Sjakhyakirti Pelembang tersebut menyatakan tidak sah.

Menurut Herom, dengan adanya surat tersebut, Cik Ujang telah menciderai institusi pendidikan dan marwah mahasiswa. “Kenapa tidak, Karena mahasiswa yang benar mengenyam pendidikan mendapatkan predikat itu tentunya harus melalui proses belajar dengan administrasi yang jelas,” terang Herom.

“Orang tua mahasiswa harus banting tulang mencari nafkah untuk biaya anaknya tetapi dengan mudahnya gampang, para kaum borjuis mendapat kan ijazah dengan titel demi sebuah jabatan,” tambah Herom.

Ini sebuah tamparan di dunia pendidikan, untuk itu kata Herom kami dari PMPSS, berharap kepada pihak aparat terkait khusunya untuk dapat segera menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan undang undang berlaku, “tegas Herom.

“Usut Tuntas dan transparan sesuai prosedur yang berlaku, PMPSS akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Herom.

Diketahui, Surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 461/E2/TU 2020 jawaban informasi terkait dugaan ijazah palsu atas nama Cik Ujang.

Dalam selembaran itu, tertulis Yth Koordinator Forum Nasional Jurnalis Indonesia Grand Slipi tower It 5/unit E dan F Jl Letjen S Parman Kav 22-24 Jakarta Barat-11480. bahkan surat ini telah beredar dan diterbitkan dibeberapa Website.

Wartawan : Syaiful jabrig

Editor         : Liz Chaniago

Komentar

News Feed