oleh

Dua Aktivis Sumsel Pertanyakan Program dan Kerja Dishub Pemko Palembang

TRIBUNPOS PALEMBANG – Dua aktivis Sumatera Selatan, Charma Afrianto dan Rubi Indiarta menyesalkan sikap pemerintah kota Palembang dalam mendirikan bangunan, Kantor Posko Dinas Perhubungan, di daerah bantaran sungai Musi. Kamis (18/06/20).

Apa karena dinas kota jadi bebas melanggar aturan mendirikan bangunan pinggir sungai???


“Mau tidak mau bangunan yang ada di sepanjang aliran sungai menimbulkan dampak pencemaran air bagi warga, terlebih ekosistem yang menempati sungai.  Bahkan sampah-sampah dari rumah tangga yang dihasilkan dari pemukiman sepanjang drainase di sejumlah anak-anak sungai yang menyebabkan musibah banjir sampai hari ini belum mampu diatasi oleh pemerintah Kota Palembang,” ungkap Charma Afrianto dan Rubi Indiarta.

Induk sungai dan anak-anak sungai yang kumuh, rumah-rumah penduduk yang berdiri diatas drainase,  lumpur hitam pekat yang berbau ketika musim kemarau serta luapan air sungai ketika musim hujan yang berdampak banjir rob setiap tahun terjadi.

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud PP 38 Tahun 2011 dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

“kerusakan pada ruang sungai yang berdampak rusaknya lingkungan sekitarnya, harus dilakukan pemulihan atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya serta wajib mengganti kerugian yang dialami masyarakat. Meski Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota memiliki wewenang, namun kebijakan pembangunan dan dampak yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya jangan karena Dinas Kota lalu seenaknya saja membangun, seperti halnya pembangunan Kantor Posko Dinas Perhubungan,” tandas 2 aktivis, Charma dan Rubi.

“Selain itu terkait sengkarut traffic light ( lampu merah), Dinas perhubungan malah lebih fokus melakukan penangkapan terhadap manusia silver tinimbang pedagang kaki lima yang berderet di sepanjang jalan raya utama. Semestinya Dinas Perhubungan lebih kosentrasi pada pemulihan pendapatan asli daerah (PAD) memasuki awal New Normal,” Tandas mereka.

Wartawan : Andi Wijaya

Editor : Indra Darmawan

Komentar

Headline