oleh

KNPI dan Karang Taruna Pertanyakan Izin Lingkungan PT ABM di Pulo Ampel

TRIBUNPOS.COM – Serang | Organisasi Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna Kecamatan Puloampel, pertanyakan izin lingkungan PT. Arjaya Berkah Marine (ABM) yang berlokasi di Rt.11 Rw.03 Kp Pengoreng Desa Mangunreja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang – Banten.

Menurut Ketua KNPI Puloampel Mahdi,  PT. ABM sudah beroperasi beberapa bulan dan sudah melakukan operasional pemotongan kapal. Namun sejauh ini belum ada koordinasinya dengan lingkungan. Sehingga patut diduga perusahaan docking dan repair kapal serta pemotongan kapal tersebut belum mengantongi izin Amdal dan Lingkungan.


“Kami minta koordinasinya, jika dalam beberapa hari kedepan PT ABM mengabaikan hal ini, kami akan melayangkan surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Dan akan mempertanyakan kelengkapan dokumen Amdalnya,” kata Mahdi kepada awak media usai meninjau lokasi Rabu, (22-4-2020).

“Semestinya ABM izin lingkungan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan operasional. Karena menurut informasi dari Desa Mangunreja, sejauh ini belum ada ijin lingkungannya,” imbuh Mahdi.

Senada dengan Mahdi, Ketua Pemuda Karang Taruna Kecamatan Puloampel, Luki, menghimbau pelaku usaha agar berkoordinasi dengan lingkungan sebelum beroperasi.

“Setahu kami lokasi ini Jetty Samrindo, ternyata sekarang malah sudah berganti PT. Arjaya Berkah Marine. Saya minta pelaku usaha yang mau berinvestasi di Puloamoel mesti diutamakan senergitas dan peduli lingkungan,” tegas Luki.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Mangunreja, H.Latif, mengaku sudah meminta dokumen perizinan dari pihak ABM. Namun hingga saat ini belum ia terima.

“Belum ngasih itu ijinnya,  padahal  sudah berapa kali saya minta belum ngasih juga,” kata Latif.

Sementara itu, pihak PT ABM, Rasman, saat dikonfirmasi mengatakan, kedua organisasi itu (KNPI dan Karang Taruna-red) tidak punya kompetensi dan tidak ada kewenangan untuk mempertanyakan hal tersebut.

“Tidak relefan, silahkan tanyakan saja ke pemerintah, kan ada desa dan kecamatan,” ujarnya singkat. [RED]

Penulis: Badia Sinaga

Komentar

Headline