oleh

Raden : Penarikan Diluar Perda Itu Pungli..!

TRIBUNPOS LUBUKLINGGAU , SUMSEL – Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Lubuklinggau kembali diterpa isu negatif. Diduga ada Oknum pegawai Disperkim Kota Lubuklinggau menaikan tarif sedot tinja. (01/07/20).

Kenaikan tarif sedot tinja yang berlaku di masyarakat sama sekali tidak ada pemberitahuan bahkan informasi resmi yang disampaikan dari Disperkim Kota Lubuklinggau yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau. Salah satu seorang warga di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II pengguna jasa sedot tinja di Disperkim Kota Lubuklinggau merasa aneh dengan kenaikan tarif tiba-tiba tersebut.

Warga bersangkutan pada Selasa (30/06/20) kemarin menelpon Disperkim Kota Lubuklinggau, lalu diarahkan ke salah seorang pegawai petugas tinja yang sedang menyedot tinja diluar, maka hari ini , Rabu (01/07/20) sekitar Pukul 10.00 WIB, petugas tinja datang ke rumahnya untuk melakukan penyedotan.

Saat akan membayar upah jasa yang biasanya sebesar Rp.250 ribu, petugas sedot tinja meminta dana Rp.400 ribu, Kata Antok,” petugas sedot tinja itu berkata apo nak makan taik ucap oknum tersebut,” terang Antok.

Kepala Disperkim Kota Lubuklinggau, Trisco Defriansyah melalui whatsapp mengatakan tarif sedot tinja Rp.250 ribu. Hal tersebut disampaikan juga oleh Renaldi selaku Kabid,” retribusinya sebesar Rp. 250 ribu agek kasih Bae duet rokoknyo sukarela”. Ucap Renaldi.

Sesuai dengan Perda Kota Lubuklinggau, tepatnya Perda No.11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. Trisco mengatakan,” sedot tinja hanya Rp.250 ribu, maklum bae emang galak dilema dengan petugas lapangan dan harap maklum mereka tidak berpendidikan tinggi,” ucap Trisco..

Dimintai tanggapan mengenai Retribusi Daerah Nomor 11 Tahun 2010, Raden Syahlendra, anggota DPRD Kota Lubuklinggau,”  betul ada revisi, tetapi hanya sebagian saja, tidak termasuk retribusi sedot tinja. Itupun belum diketok palu dan belum berlaku atau diundangkan”. Ungkapnya.

” Penarikan retribusi diluar Perda itu Pungli dan tidak dibenarkan karena apapun bentuk yang ditarik dari masyarakat harus ada regulasi yang mengatur, jangan main tarik saja, apalagi dengan ucapan yang tidak baik. Saya berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari, bila memang masih ada yang harus bertanggungjawab itu adalah Kepala Dinasnya,” tegas Raden pada wartawan.

Kabiro : Andika Saputra

Editor : Indra Darmawan

Komentar

News Feed