oleh

Soal Pemerintah Bakal Terapkan Biosolar B30, Bambang: Justru Merugikan Pengusaha dan Bahayakan Transportasi Laut

SURABAYA, Tribunpos.com | Rencana pemerintah bakal menerapkan biosolar B30 dinilai sebagian pengamat tidak signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak, tetapi justru bisa membahayakan keselamatan transportasi laut.

Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan, mandatory B30 dengan tujuan mengurangi impor solar tidak efektif sebab dampaknya relatif kecil terhadap total impor migas.

Berdasarkan data BPS, impor migas Indonesia pada 2018 mencapai 50,4 juta ton, sedangkan impor solar sekitar 4,6 juta ton per tahun. Artinya, kontribusi impor solar hanya 9% terhadap impor migas.

“Adapun impor migas senilai US$29,81 miliar berkontribusi 18% dari total impor nonmigas yang tercatat US$158 miliar. Dilihat dari porsi impor solar terhadap total impor nonmigas akan lebih kecil lagi, yakni hanya 1,6%,” ujar Bambang kepada Tribunpos.com, Sabtu (26/10/19).

Menurut Bambang, angka impor itu tidak signifikan dibandingkan dengan potensi kerusakan mesin alat transportasi akibat menggunakan B30, terutama pada truk dan kapal laut.

“Ruang bakar atau mesin kapal akan kotor sehingga muncul viskositas, nozel dan saringan injector menjadi rusak, lalu akan muncul sifat detergent yang bisa mengakibatkan mesin kapal mogok. Kondisi ini juga bisa terjadi pada truk yang menggunakan B30,” ulas pengamat kemaritiman yang juga mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Ditambahkan Bambang, apabila kapal dan truk menjadi mogok, dampak terhadap ekonomi akan sangat besar sebab transportasi barang dan penumpang merupakan urat nadi perekonomian nasional. Lebih dari itu, kondisi ini mengancam keselamatan transportasi.

“Kapal yang mogok di tengah laut akibat mesin mati bisa mengalami stabilitas negatif dan tenggelam. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006 dan kita tidak ingin terulang,” katanya tegas.

Bambang Haryo Soekarno yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) lebih jelas lagi mengatakan pada Tribunpos.com, target pemerintah meningkatkan kandungan minyak sawit pada solar menjadi di atas 30% bahkan 100% (B100) tidak masuk akal dan berbahaya.

Dia merujuk negara-negara lain yang menerapkan biosolar masih di bawah B10, seperti Argentina dan China maksimal B7, bahkan Malaysia, Australia dan Kanada hanya menerapkan B5.

Bambang Haryo meminta pemerintah agar tidak mengorbankan sektor transportasi untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan kelapa sawit yang kehilangan pasar di Eropa.

“Keselamatan nyawa publik lebih berharga dibandingkan kerugian perusahaan sawit itu,” pungkasnya. (*/Red)

Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed