oleh

Mulyono Misman : Pasca Maklumat KAMI, Nasib Jokowi Berada Ditangan DPR dan MPR

TRIBUNPOS PALEMBANG – Sekelompok tokoh yang menamakan dirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau disingkat KAMI pada Selasa (18/8) lalu mendeklarasikan diri di tugu proklamasi.


kelompok yang kelak berencana mewujud menjadi sebuah organisasi ini bukanlah kelompok sembarangan.
Didalamnya banyak terdapat tokoh tokoh yang cukup punya pengaruh dan nama seperti Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, hingga Amien Rais. Ini belum termasuk banyak tokoh lainnya yang juga hadir.

Pada deklarasi tersebut, KAMI mengeluarkan 8 butir tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah saat ini.

Dari 8 butir tuntutan yang ada, terlepas dari kontroversi pro dan kontra, butir ke 8 nampaknya menjadi perhatian khusus banyak pihak, Bahkan sebagian ada yang menganggapnya sebagai upaya yang mengarah kepada penggulingan presiden Joko widodo dari kursi presiden secara legal.

Adapun point ke 8 dari TUNTUTAN KAMI berbunyi : menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga lembaga negara( MPR, DPR,DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Sekilas, kalimat tuntutan diatas memang terkesan normative, tapi menurut pengamat politik Mulyono Misman, kalimat terakhir dari tuntutan KAMI diatas justru sangat berbahaya dan terkesan memberi stimuli terhadap munculnya kegaduhan politik baru disaat rakyat tengah sengsara akibat pandemi covids-19.

” Anda bisa bayangkan, jika MPR dan DPR menangkap umpan lambung politik yang digulirkan pada butir ke 8 tuntutan KAMI, maka yang terjadi adalah keniscayaan munculnya wacana impeachment terhadap presiden Joko Widodo.” ujarnya pada wartawan TRIBUNPOS.COM Kamis (20/08/20).

Mulyono menambahkan, kasus impeachment terhadap presiden pernah beberapa kali terjadi dalam sejarah Indonesia. sejak jaman Soekarno, Soeharto, Habibie hingga terakhir Presiden Abdurrahman Wahid.

“Polanya selalu sama, yaitu diawali dengan terjadinya keresahan sosial, yang lalu berujung pada kesepakatan parlemen untuk memaksakan penggantian presiden, yang secara aturan memang di benarkan”. terang Mulyono.

” Kasus terakhir impeachment yang terjadi pada masa presiden Abdurrahman Wahid pada era pasca reformasi tahun 1999 yang lalu, agak sedikit berbeda, dimana keresahan sosial tidak menjadi faktor dominan yang ikut berperan melainkan lebih terjadi akibat pertentangan dan ketidakcocokan Presiden dengan DPR, yang berujung pada dibuatnya sebuah political reason oleh DPR yang berujung pada impeachment parlemen terhadap Presiden “. Tambah Mulyono.

Meski tidak yakin terjadi, tetapi secara teoritis, bola salju akibat umpan lambung politik dari butir ke 8 tuntutan KAMI jika mendapat respon positif dari DPR, akan cukup memberi alasan bagi parlemen memulai pijakan awal terjadinya impeachment terhadap presiden Joko Widodo.

” Yang perlu dilihat adalah, kondisi MPR/DPR sekarang sangat berbeda dengan MPR/DPR dulu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, saat melaksanakan impeachment terhadap presiden, dimana posisi dukungan politik partai yang mendukung Presiden Abdurrahman Wahid sangat lemah dibanding partai penentang. Sementara kondisi Presiden Jokowi sekarang ini relative aman karena partai penentang cenderung minoritas di parlemen dibanding partai pendukungnya.” kata Mulyono.

” Namun mengingat dinamika politik yang kadang tidak terduga, ditambah kepentingan politik tiap partai yang bisa saja berubah, plus lobby lobby intensive para tokoh KAMI didalamnya,maka tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah kesepakatan yang bisa berujung pada impeachment, meski melihat perkembangan yang ada,sekarang ini, kemungkinannya sangat kecil ” terang Mulyono.

” Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada rakyat jika krisis politik ( impeachment) ini terjadi ditengah penderitaan mereka akibat pandemi covids 19. Dan jikapun sampai terjadi, saya juga tidak yakin transisi kepemimpinan nasional akan dapat berjalan optimal jika wakil presiden yang saat ini di jabat KH Ma’ruf amin melanjutkan roda pemerintahan hingga pilpres 2024 mendatang”. Urai Mulyono menjelaskan.

Efek lain dari point’ ke 8 tuntutan KAMI menurut Mulyono adalah munculnya tambahan eneegy tekanan psikologis partay terhadap presiden dalam merumuskan kebijakan kebijakannya.

” Jika kita semua mencermati, gejolak sosial yang terjadi selama ini sebenarnya muncul akibat political partys orders dari perwakilan partai – partai di parlemen kepada Presiden, baik itu menyangkut anggapan terhadap terjadinya pelemahan KPK, RUUHIP dan terakhir masalah omnibus law.” ulas Mulyono Misman.

Deklarasi KAMI sendiri hingga saat ini masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Pada sisi lain, elemen tokoh pendukung KAMI rata rata adalah tokoh yang berdiri diluar pemerintahan yang tidak terepresentasikan secara de jure di parlemen.

inilah yang menurut Mulyono kemungkinan terjadinya impeachment sangat kecil, namun akan menambah energi dominasi baru partai partai politik pendukung presiden di parlemen dalam mewarnai segala kebijakan politik Presiden yang akan di ambil.

” Facing book covernya akan terlihat nanti saat akan terjadi reshufle dalam waktu dekat ” tutup Mulyono.

Wartawan : M Fadjrie/Nandoe

Editor         : Indra Darmawan

Komentar

Headline