oleh

Herlambang Gugat Gubernur, Fathony: Silahkan Saja, Itu Biasa – Hak Dia

TRIBUNPOS, PALEMBANG – Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Fathony, menilai gugatan yang dilakukan Herlambang peserta yang tidak lolos seleksi, menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumsel Periode 2020-2024, adalah hal yang wajar dan biasa saja.

Menurut Fathony, itu merupakan hak setiap warga negara untuk menggugat. Biar nanti pengadilan yang membuktikannya.

“Gugat menggugat ini bagian dari demokrasi. Silahkan saja, karena bagi saya, semua proses dan tahapan seleksi sudah berjalan sesuai dengan koridornya,” katanya, Kamis (11/06/20).

Terkait isi gugatan yang mempersoalkan dirinya berstatus anggota partai politik dan pernah menjadi calon legislatif dari partai Demokrat pada Pemilu 2019 lalu. Fathony menyikapi kalau dalam Peraturan Komisi Informasi Pasal 9, tidak disebutkan terkait keanggotaan partai politik.

“Dalam pasal tersebut yang ada, bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila menjadi anggota Komisi Informasi. Soal saya disebutkan pernah di Parpol, saya sudah lama mengundurkan diri sebelum saya mendaftarkan diri menjadi peserta seleksi,” paparnya.

Fathony malah balik bertanya, kenapa Herlambang tidak pernah mengajukan keberatan disetiap tahapan, jika memang ada yang salah dalam tahapan seleksi tersebut.

“Katanya di dalam isi gugatan itu, disebutkan juga ada Panitia Seleksi (pansel) yang merupakan anggota partai politik. Kok dia (baca; Herlambang,-) tidak pernah mengajukan keberatan, jika memang ada yang salah menurut versi dia,” tandasnya.

Hal yang senada juga disampaikan Joemartine Chandra, Komisioner KI yang namanya juga disebut sebagai anggota partai politik dari PDI Perjuangan.

Dikatakan Joemartine, kalau  hal tersebut sudah diklarifikasinya pada saat wawancara dengan tim seleksi. Artinya, semua persyaratan telah diperiksa.

“Saya sudah lama tidak menjadi anggota PDI Perjuangan lagi. Jika pun benar, di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi No. 4 tahun 2016 tidak ada pasal yang mengatur terkait dengan persyaratan calon peserta tidak berpartai,” ucapnya.

“Silahkan saja, karena itu hak setiap warga negara, nanti terkait materi gugatan akan dibuktikan di pengadilan,” tambahnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, dalam gugatan tersebut, Gubernur diduga kuat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melanggar Pasal 8 ayat 1, huruf c, Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Salah satunya, mempersoalkan SK terhadap dua orang anggota Komisioner KI, yang merupakan anggota Partai Politik yakni atas nama Muhammad Fathony yang pernah menjadi calon legislatif dari Partai Demokrat pada Pemilu 2019 untuk DPRD Sumsel dan Joemartine Chandra yang merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ogan Ilir pada Pemilu 2014. (Red-TP)

Wartawan: Kaka Timur
Editor: Indra Darmawan

Komentar

News Feed