Liputan Wartawan: Kurniawan, Tribun Pos Empat Lawang, Sumsel.

TRIBUN POS, EMPAT LAWANG II Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang, Selasa (15/6/21).


Ketua Komisi Informasi Sumsel A Kori Kunci dan Divisi Kelembagaan Hibza Meiridha Badar bertindak sebagai narasumber.

Dalam sosialisasi tersebut, Kori Kunci menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Komisioner Komisi Informasi. Salah satunya yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara gugatan tentang keterbukaan informasi yang diminta termohon.

“Komisi Informasi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas pengadilan tapi bukan pengadilan, karena kalau pengadilan tunduk kepada Mahkamah Agung namun kami tidak atau disebut Quasi Yudicial ,” terang Kori.

Lanjut Kori, pada hakekatnya semua informasi bisa dibuka, kecuali 4 hal yang merujuk ke pasal 17 UU Keterbukaan Informasi. Keempat hal itu yakni tentang Menyangkut Keamanan Negara, Penegakan Hukum, Informasi Kekayaan Alam dan Informasi Pribadi.

 

Ketua Komisi Informasi Sumsel A Kori Kunci, Divisi Kelembagaan dan Kerjasama Hibza Meiridha Badar dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang Agus Racmat Basuki.

 

“Diluar itu seyogyanya kalau bersih jangan takut untuk memberikan informasi, terkait dokumen yang memang harus diketahui masyarakat umum”, ucapnya.

Dalam paparannya di hadapan Kepala Dinas Kominfo Empat Lawang dan pejabat lainnya, Ketua Komisioner Informasi Sumsel ini menerangkan di tahun 2020, ada 19 SKPD Kabupaten Empat Lawang yang digugat di Komisi Informasi.

“Tren-nya ke depan yang akan digugat pemohon 90% adalah Kepala Desa berkaitan dengan Dana Desa. Kedua adalah Kepala Sekolah yang akan berkaitan Dana Bos. Karena para pemohon baik perorangan maupun lembaga melihat begitu besar Dana Desa maupun Dana Bos tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Hibza Meiridha Badar, salah Komisioner yang membidangi Devisi Kelembagaan dan Kerjasama menjelaskan tentang pembentukan PPID Utama dan Pembantu. Sesuai Permendagri no 3 Tahun 2017 yang harus dibentuk sampai tingkat desa.

“Kedepannya PPID akan ada peringkatan sesuai dengan kategori yaitu Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif atau Tidak Informatif. Nilai 90 ke atas dianggap Informatif. Termasuk nanti akan dilihat Websitenya, Ruang PPID dan Struktur. Bahkan Partai Politik pun harus ada PPIDnya,” terang Hibza.

Mantan Presidium Forhati KAHMI Kota Palembang juga menyampaikan, bahwa di daerah lain yang pernah dikunjungi sudah terbentuk PPID.

“Kota Lubuk Linggau, Kabupaten OKU, Ogan Ilir, OKU, OKI, Banyuasin, Muba dan Kota Prabumulih sudah terbentuk PPID-nya”, lanjut Hibza.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Empat Lawang, Agus Racmat Basuki mengatakan, kalau dilihat dari strukturnya, dinas yang dipimpinnya belum memiliki PPID.

“Dulu kami sudah bahas pembentukan PPID namun karena adanya rotasi di tubuh Dinas Kominfo dan pemotongan anggaran, maka belum terlaksana, namun dianggaran APBDP nanti sudah dimasukan untuk pembentukan PPID tersebut,” terang Agus. (red)

Penulis: Kurniawan
Editor: Putri

Komentar

Headline