oleh

Soal Kasus Dana Hibah Sumsel 2013, Giliran 21 LSM Dipanggil Kejagung

PALEMBANG, Tribunpos.com | Kejaksaan Agung terus bergerak melakukan pemeriksaan meraton terhadap para saksi yang diduga kuat terlibat kasus Dana Hibah Sumsel 2013.

Kali ini, melalui surat tertanggal 17 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Asri Agung Putra, Kejagung melayangkan surat pemanggilan kepada 21 LSM dan Ormas yang ada di Sumatera Selatan.

Pemanggilan tersebut, yakni sebagai saksi yang akan dimintai keterangannya.

Ke-21 saksi akan diperiksa secara terjadwal dimulai pada Selasa 22 Oktober 2019 hingga 25 Oktober 2019 di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumsel.

“Berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan pada jaksa agung muda tindak pidana khusus nomor Print-45/F.2/Fd.1/08/2017 tanggal 05 Mei 2017. Dan nomor Print -260/F.2/Fd.1/08/2018 tertanggal 15 Agustus 2018, serta nomor Print-137/F.2/Fd.1/06/2019 tertanggal 03 Juli 2019 sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013″

“Dengan ini diminta bantuan saudara agar kepada orang yang namanya tersebut di bawah ini disampaikan surat panggilan sebagaimana terlampir, dan setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan agar berkas panggilan dikembalikan kepada kami,” demikian bunyi surat yang dilayangkan kepada Kesbangpol Sumatera Selatan tersebut.

Kasus yang diduga merugikan keuangan negara miliaran tersebut sempat mencuat pada tahun 2017 lalu.

Puncaknya, bergulirnya pada proses hukum pada mantan Kepala BPKAD dan Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Laonma Pasindak Tobing dan Ikhwanudin.

Namun setelah itu, kasus yang menyita perhatian luas dari kalangan masyarakat Sumsel tersebut terkesan jalan di tempat.

Sebelumnya pada Rabu, 14 Agustus 2019 lalu, Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan terhadap Alex Noerdin di kantor Kajagung di Jakarta.

Alex Noerdin diperiksa sebagai saksi terkait dengan penganggaran dan penyaluran dana hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013. Alex diperiksa dalam kapasitas selaku Gubernur Sumatera Selatan.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan dana hibah dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 2.118.889.843.100.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp 2.031.476.043.344 disalurkan untuk 2.461 penerima, yang terdiri dari badan/lembaga/organisasi swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah tersebut diduga dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 21 miliar.

Penyidik telah menetapkan 2 tersangka, yakni mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.

Keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. (*/Red)

Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed