oleh

Skandal Proyek Pembangunan Masjid Agung Dan Obyek Wisata Religi Mesuji Telan Biaya 73.4 M Di Duga Kangkangi Perda RTRW

TRIBUNPOS MESUJI || Tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam maupun buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang pada konsepnya harus memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan sosial dan budaya serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya penataan ruang.


Tampaknya pembangunan di Kabupaten Mesuji belum sepenuhnya melihat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Yakni salah satunya pembangunan Mega Proyek Masjid Agung dan Wisata Religi

Dalam hal ini Murni. Sp sebagai kepala Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman dan ketua pelaksana pembangunan masjid Agung dan obyek wisata religi,  tidak dapat memberikan keterangan terkait proyek telah di laksanakan sementara diduga perda RTRW belum di revisi oleh DPRD Kabupaten Mesuji di saat hearing kemarin 3 juni 2021 di gedung DPRD Mesuji.

Organisasi Masyarakat DPD Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat-IB) Karena pembangunan tersebut diduga mengangkangi perda Nomor 6 th 2012 tentang RTRW, hari ini kembali kami melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Mesuji memohon  menggelar hearing kembali yang hingga hari ini belum ada jawaban dari Pemkab Mesuji terkait Pembangunan Masjid agung dan wisata religi yang tidak sesuai dengan peta di perda RTRW,” ungkapnya Indra patriansyah sebagai Ketua DPD Pekat-IB Kabupaten Mesuji.

” Ditambahkan Surat ke tiga ini kami minta ke pada pimpinan DPRD Mesuji untuk menghadirkan pihak pihak terkait agar tidak saling tuding saling menyalahkan, artinya jawaban itu seharusnya sesuai dengan peraturan daerah dan undang- undang yang berlaku di Indonesia.

kami juga berharap  ke komisi III tidak hanya memfasilitasi pertemuan tersebut tapi justru lebih dari itu, karena tugas mereka lah selaku wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Mesuji yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan APBD  agar pembangunan di Kabupaten Mesuji sesuai undang-undang dan tepat sasaran, serta keberpihakan nya terhadap kepentingan rakyat Mesuji bukan kepentingan golongan dan pribadi.(Red-TP)

Komentar

Headline