oleh

Sidang Kedua Kasus Dana Hibah, Seret Nama Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum

BANDUNG, Tribunpos.com | Persidangan kedua kasus dugaan korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya, yang menyeret Sekda Abdul Kodir dan delapan terdakwa lainnya, kembali menyebut nama mantan Bupati H Uu Ruzhanul Ulum. Selain oleh penasehat hukum Abdul Kodir, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat pun menyeret nama UU.

Uu yang kini menjabat Wagub Jabar itu, disebut-sebut karena menandatangani sebundel akta hibah tahun 2016 hingga tahun 2017 yang bernilai ratusan miliar rupiah, dan mengetahui alur serta pos pendistribusian dana hibah tersebut.


Penasehat hukum Abdul Kodir, Bambang Lesmana, SH kembali menegaskan, fakta sudah sangat jelas bahwa hibah itu tidak akan cair jika akta hibah tidak ditandatangani bupati yang saat itu dijabat Uu Ruzhanul Ulum.

“Pak Uu harus dihadirkan dipersidangan, karena bagaimanapun dia punya peranan penting membuka kunci dalam kasus ini. Jadi sudah barang tentu keterangannya diperlukan untuk mengungkap kasus ini. Masa dia tidak dimintai kesaksiannya sama sekali,” kata Bambang, seusai sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (17/13/2018).

Menurut Bambang, dalam akta hibah itu didalamnya tertera siapa penerima, dan apa lembaganya, termasuk jumlahnya. “Maka apabila mantan bupati itu tidak dihadirkan, ya perkara akan putus di sini dengan tidak jelas. Supaya kasus ini terang benderang bupati harus menerangkan semuanya di persidangan,” tuturnya.

Ditambahkan, pihaknya telah membicarakan dengan jaksa terkait perlunya Pak Uu dihadirkan. Dan jaksa juga berkomitmen agar masalah ini dibuka secara terang benderang.

“Soal siapa yang berhak menghadirkan di persidangan, ya itu bisa dari jaksa, pengacara atau hakim,” ucapnya.

Lima jaksa penuntut umum (JPU), yakni Isnan Ferdian, Andi Adika, Wira Erwin, dan dua jaksa lainnya, secara bergantian membacakan dakwaan untuk sembilan terdakwa. Kesembilan tersangka itu sudah diserahkan polisi ke Kejati Jabar.

Para terdakwa itu adalah Sekda Pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir; Kabag Kesra, Maman Jamaludin; Sekretaris DPKAD, Ade Ruswandi; Irban Inspektorat Daerah, Endin; Alam Rahadian Muharam, dan Eka Ariansyah selaku staf ASN di Bagian Kesra; serta sisanya non-ASN, yakni Lia Sri Mulyani, Mulyana, dan Setiawan.

Dalam dakwaan disebutkan, ribuan yayasan di Kabupaten Tasikmalaya menerima dana hibah dari Pemkab Tasikmalaya pada tahun anggaran 2017 yang totalnya Rp 178 miliar.

Mantan Bupati Tasikmalaya (Wagub Jabar) H Uu Ruzhanul Ulum

Berikut dakwaan jaksa disebutkan terjadi pemotongan hibah pada 21 penerima yang dilakukan dalam tiga tahap :

Tahap I

Pada tahap pertama, bermula saat Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir menghubungi Eka Ariansyah dan Alam Rahadian untuk dicarikan penerima dana hibah.

“Dalihnya untuk membayar kegiatan Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) karena kegiatan tersebut tidak didukung anggaran. Tapi, justru Sekda melakukan kesepakatan dengan Eka dan Alam bahwa setelah dana hibah turun, akan mendapat keuntungan 50 persen untuk Abdul Kodir dan 50 persen untuk Eka dan Alam,” ujar jaksa Andi Adika Wira saat membacakan dakwaan.

Eka dan Alam kemudian menghubungi terdakwa lainnya, yakni Lia Sri Mulyani, agar dicarikan penerima dana hibah, dengan kesepakatan dapat keuntungan 3,5 persen dari pencairan. Lia kemudian meminta bantuan terdakwa Mulyana untuk mencarikan proposal dengan kesepakatan Mulyana mendapat 17,5 persen dari total pencairan.

“Mulyana menghubungi lagi terdakwa Setiawan untuk melakukan hal yang sama dengan kesepakatan dapat keuntungan 10 persen,” ujar jaksa.

Setelah itu, Setiawan mencari proposal penerima dana hibah hingga terkumpul proposal dari 16 yayasan.
Untuk kelengkapan administrasi, Setiawan mengurus pembuatan akta notaris untuk 10 yayasan. Pada proses itu, terjadi perbuatan melawan hukum.

Satu di antaranya adalah akta pendirian (10 yayasan) dibuat dengan tanggal yang telah dimundurkan tiga tahun ke belakang.

“Padahal, Perbup Tasikmalaya soal pedoman pemberian dana hibah dan bansos mewajibkan penerima dan hibah harus memiliki akta notaris dengan masa pendirian lebih dari 3 tahun,” ujarnya.

Bahkan, ada tiga penerima hibah yang akta pendirian dan SK pengesahannya dipalsukan oleh terdakwa dengan cara mendesain sendiri SK pengesahan dari Menkum HAM menyerupai aslinya.

“Proposal pengajuan dana hibah beserta kelengkapan administrasinya itu kemudian diserahkan ke terdakwa Eka dan Alam. Terbitlah Perbup Nomor 900/Kep.41‑BPKAD/2017 tanggal 27 Januari tentang penetapan daftar penerima hibah, salah satunya pada 16 yayasan,” ujar dia.

Peraturan itu kemudian diubah dalam Perbup Nomor 900/436/Kep.BPKAD/2017 pada 4 Desember 2017.

Pada Januari 2017, Abdul Kodir meminta Kepala Kesbangpol Tasikmalaya untuk memproses pengajuan dana tersebut.

Kemudian, pada 24 Februari 2017, dana hibah tahap I dicairkan pada 10 penerima via rekening. Namun, pencairan tahap I itu dipotong oleh terdakwa Setiawan. Tidak tanggung‑tanggung, pemotongan dana mencapai 90 persen.

Yayasan Miftahul Salam, Yayasan Al Munawaroh, Yayasan Thoriqol Falah, Yayasan As Syifa, Yayasan Al Ikhwan, Yayasan Nurul Falah, Yayasan Al Falah, Yayasan Assahidayah, dan Yayasan Al Munawaroh, yang seharusnya mendapat Rp 150 juta, hanya menerima Rp 15 juta.

“Kemudian Yayasan Insani Abqari, yang harusnya mendapat dana Rp 200 juta, hanya menerima Rp 20 juta,” ujar dia.

Uang hasil potongan itu kemudian dibagikan kepada delapan dari sembilan terdakwa, yakni Setiawan mendapat Rp 155 juta, Mulyana Rp 271 juta, Lia Sri Mulyani Rp 54 juta, serta Eka dan Alam Rp 69 juta.

“Abdul Kodir menerima Rp 600 juta. Sisanya Rp 175 juta dibagikan ke terdakwa Ade Ruswandi dan Endin,” katanya.

Tahap II

Nama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, yang kini Wakil Gubernur Jabar, disebut jaksa pada proses pencairan dana hibah tahap II.

“Sekitar Agustus 2017, Sekda Abdul Kodir berdalih mendapat instruksi dari Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum untuk membagikan sapi kurban, kemudian terdakwa Abdul Kodir memerintahkan kepada terdakwa Alam Rahadian mencairkan proposal yang sudah teralokasi,” ujar jaksa Isnan Ferdian saat membacakan dakwaan.

Untuk memenuhi syarat pencairan sebagaimana diinstruksikan oleh Abdul Kodir itu, pada Agustus 2017 terdakwa Setiawan dan Mulyana meminta enam penerima dana hibah yang sudah menyertakan kelengkapan administrasi, yakni MDT Nurul Huda, MDT Hidayatul Mubtaqin, MDTS As Syifa, PP Al Munawaroh, MDT Nurul Falah, dan MDT Al Ikhlas, untuk datang ke Setda Pemkab Tasikmalaya.

“Saat itu, keenam penerima hibah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah, fakta integritas, dan kuitansi. Pada 31 Agustus, dana hibah dicairkan pada enam lembaga tersebut sebesar Rp 1,5 miliar, masing‑masing mendapat Rp 250 juta,” ujar jaksa Isnan.

Setelah lima penerima dana hibah itu menarik dana hibah di rekening BJB, dilakukan pemotongan. “Pemotongan mencapai 90 persen sehingga penerima hanya mendapat 10 persennya atau Rp 25 juta,” ujar jaksa.

Uang hasil potongan itu kemudian dibagikan untuk tujuh dari sembilan terdakwa, dengan rincian Setiawan mendapat Rp 150 juta, Mulyana Rp 262 juta, Lia Sri Mulyani Rp 52,5 juta, serta Eka dan Alam mendapat Rp 67,5 juta. “Sekda Abdul Kodir menerima Rp 375 juta. Kemudian sisanya Rp 375 juta dibagikan ke Maman Jamaludin,” ujar jaksa.

Tahap III

Pencairan tahap tiga diberikan untuk MDT Al Abror, PP Ibnu Abbbas, dan Yayasan Thoriqul Anwar Insani masing‑masing Rp 250 juta. Lalu Yayasan KH Abdul Majid Rp 50 juta dan Yayasan Al Fath Rp 50 juta pada Desember 2017 lewat rekening sebesar Rp 850 juta.

“Setelah dicairkan oleh penerima hibah, terdakwa Setiawan memotong dana itu hingga 90 persen atas perintah Abdul Kodir. Abdul Kodir mendapat uang Rp 425 juta pada pencairan tersebut sehingga total pemotongan dana tahap I, II dan III, Abdul Kodir mendapat sebesar Rp 1,4 miliar,” ujar jaksa.

Atas perbuatan melawan hukum itu, Isnan menyebut telah meminta audit kerugian keuangan negara pada Inspektorat Daerah Pemkab Tasikmalaya.

“Berdasarkan audit Inpektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 700/1129/Inspektorat tanggal 28 September 2018, kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,9 miliar,” ujar jaksa Isnan.

Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 2 dan 3 Undang‑undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke‑1 dan Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Ancaman pidana dalam pasal itu adalah terendah 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Pada siang kemarin, para terdakwa mengenakan pakaian kemeja hitam dan celana putih serta berkopiah. Tampak ada satu terdakwa yang menangis saat menemui kerabatnya.

Saat meninggalkan ruangan sidang V, Abdul Kodir tampak melempar senyumannya kepada sejumlah pewarta. Namun, saat ditanya soal dakwaan jaksa, ia enggan berkomentar lebih banyak. “Silakan tanya ke tim pengacara saja,” ujar Sekda. (Red/Tasikmalaya/Jabar)

Editor : Sandi Pusaka Herman

Komentar

Headline