oleh

Mengungkap Tabir Praktek Haram Fee Proyek di Ogan Ilir, Patok Tarif 20 Persen Hingga Monopoli Keluarga Bupati

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (Tribunpos)
Laporan Wartawan : Kaka Kertapati / Indralaya, Ogan Ilir

TRIBUNPOS.COM, OGAN ILIR — Kabar tak sedap kembali beredar di kalangan kontraktor rekanan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pasalnya banyak kontraktor rekanan mengeluhkan adanya patokan tarif pungutan fee 20 persen setiap proyek yang ingin dimenangkan dalam tender.

Para pengusaha kontraktor lokal ini kecewa atas permainan fee proyek oleh oknum pejabat yang mengatasnamakan orang kepercayaan bupati maupun kepala dinas yang ada di lingkungan Pemkab Ogan Ilir.

Untuk proyek fisik seperti jalan, jembatan dan bangunan gedung, kontraktor rekanan harus membayar fee 20 persen. Sedangkan untuk proyek pengadaan, fee-nya 15 persen.


Fee tersebut dihimpun oleh oknum pejabat pengepul, biasanya dari dinas ‘basah’ seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Lalu, oleh oknum pejabat pengepul ini diduga disetor ke orang yang paling berpengaruh di Ogan Ilir.

Tribunpos.com secara eksklusif menelusuri kasus ini dengan mewawancarai Ketua Gabungan Perusahaan Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Ogan Ilir.

Pengakuan blak-blakan keluar dari Deswilton Ketua Gapeksindo Kabupaten Ogan Ilir. Ia mengungkap masih suburnya praktik KKN di Bumi Caram Seguguk ini.

Dia mengungkapkan sebelum tender dimulai, bila ingin menang, maka sudah harus memberikan tanda jadi fee 10 persen kepada kepala dinas atau orang yang ditunjuk kepala dinas. Nilainya tergantung pada nilai proyek yang diincar.

“Saya tau siapa saja orang-orangnya, yang bermain di lingkaran komitmen fee proyek, baik di Pokja ULP, Dinas PUPR maupun oknum pejabat di lingkungan bupati,” bebernya.

Dia juga menceritakan betapa sistem lelang online di ULP Pemkab Ogan Ilir belum benar-benar bersih dan murni. Dikatakannya, masih ada permainan kotor disana. Perusahaan siapa pun yang bakal dimenangkan karena membayar komitmen fee 20 persen tadi, maka kemenangannya sedari awal telah dikondisikan oleh oknum orang-orang di Pokja ULP.

“Sistemnya sebenarnya sudah bagus, tapi karena ada oknum yang bermain jadi rusak. Kami minta oknum-oknum yang bermain itu dipecat dan diganti. Nanti tak sebutkan nama-namanya. Yakinlah antara pokja dan pengusaha pasti pada saling mengetahui dan paham semua soal permainan kotor ini,” ucapnya.

Deswilton mengaku bersedia jika diminta membeberkan semuanya untuk menunjukkan betapa permainan itu sangat nyata.

“Saya bukan sekali dua kali lagi gagal, gara-gara tidak memberi uang muka di awal. Beda dengan kalau kita berikan uang muka dan nilai komitmen fee 20 persen sesuai kesepakatan, bisa dibantu panitia pokja lelang gimana caranya agar menang. Kadang mereka (panitia pokja lelang) sendiri yang melakukan upload penawaran dan lain sebagainya, si punya perusahaan duduk manis sambil menunggu arahan,” akunya.

Dijelaskannya, permainan uang muka dan fee proyek ini terjadi secara terang-terangan di zaman Pemerintahan Bupati Ilyas Panji Alam ini. Sejak Ilyas menjadi bupati banyak permainan kotor pada lelang proyek. Demikian juga dengan aktivitas mengatur proyek.

“Mengatur proyek itu pada dasarnya menyepakati siapa yang akan jadi pemenang. Kepala dinas tahu karena itu sudah diperintahkan,” ujarnya.

Kontraktor juga mengkritisi, terkait banyaknya proyek puluhan milyar rupiah yang diduga dikuasai oleh orang-orang di Lingkaran Keluarga dekat Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam.

Seperti pengusaha berinisial Aik yang saat ini menjabat Ketua HIPMI Kabupaten Ogan Ilir. Aik sendiri adalah adik kandung istri bupati (Saudara Ipar).

Selain Aik nama dengan inisial CC juga menjadi sorotan pengusaha kontraktor rekanan. CC adalah ponakan kandung bupati Ilyas Panji Alam. Keduanya diduga memonopoli proyek yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

Sementara itu Bupati Ilyas Panji Alam mengingatkan khususnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Bina Marga maupun Cipta Karya, agar tidak terpengaruh dengan adanya pemberian uang oleh pengusaha kontraktor rekanan.

“Saya ingatkan apabila ada pejabat yang baru dilantik ini menerima uang terkait apapun yang namanya fee proyek, akan saya berikan sanksi,” ucap Ilyas saat sambutan usai melantik 44 pejabat baru di lingkungan Pemkab Ogan Ilir, Senin (23/7/2018).

Ilyas mengatakan, sesuai dengan saran dari Koordinator Wilayah II Sumatera, Pencegahan KPK yang datang pada Rabu, (11/7/2018) beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan perubahan atas lembaga adhoc ULP pengadaan barang dan jasa tidak lagi lembaga adhoc melainkan sudah dijadikan bagian.

Adapun Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Ogan Ilir yang baru saja dilantik membawahi ULP adalah Edy Demang Jaya.

Edy yang sebelumnya menjabat Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Kini dipercaya bupati untuk melakukan pembenahan dan perubahan besar atas banyaknya masalah di lingkungan ULP belakangan ini. (Tribunpos)

Editor : Sandi Pusaka Herman
Bagian I … (bersambung)

Dinas PUPR Bina Marga Pemkab Ogan Ilir. (Tribunpos)

Komentar

Headline