oleh

Memalukan, Pengangguran di Banten Tempati Urutan 2 Nasional

SERANG, Tribunpos.com | Ternyata tahun 2019 ini tingkat pengangguran di Banten menempati peringkat ke 2 terbanyak se-Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Ketenagarjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Alhamidi saat ditemui usai acara May Day, di Kota Serang, Rabu, (1/04/2019).

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 saja angka pengangguran di Banten mencapai 400 ribu orang. Angka yang cukup fantastis itu pun menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait alasan tingginya angka pengangguran itu sendiri.


Banyaknya pengangguran di Banten menjadi acuan pemerintah daerah untuk lebih aktif lagi dalam menanggulangi angka pengangguran.

Salah satunya dengan membuat peraturan gubernur yang berisi semua perusahaan tidak boleh merekrut tenaga kerja melalui lurah (kepala desa) dan harus melalui Disnakertrans.

“Perusahaan wajib melaporkan lowongan kerj yang ada ke Disnaker, dan itu semua sudah diatur dalam Pergub No 9 tahun 2018,” katanya.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan banyaknya penganguran di Provinsi Banten, diantaranya adalah faktor pendidikan formal yang belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dan juga rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk di Banten sendiri tercatat rata-rata pendidikanya adalah tingkat SLTP ke bawah.

Sementara terkait tuntutan buruh pada peringatan hari buruh, masih sama dengan tahun sebelumnya. Melalui serikat buruh mereka mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tentang pengupahan untuk dihapus.

“Jadi memang kalau untuk menyelesaikan kasus tenaga kerja harus bertahap, tidak bisa hari ini dilaporkan kemudian langsung selesai pada hari ini juga,” katanya kepada wartawan Tribunpos.com.

“Secara bertahap kita akan terus melakukan penyelesaian kasus yang ada di Provinsi Banten, semuanya akan ditangani,” lanjutnya.

Upah yang biasa diinginkan oleh buruh memang sudah ada aturan yang mengatur untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kota yang ada di Provinsi Banten.

“Masalah upah tuntutan yang disampaikan oleh buruh itu wajar, mereka meminta agar buruh lebih sejahtera, namun disisi lain ada aturan yang berlaku untuk upah buruh,” pungkasnya. (**)

Wartawan: Rohman Hidayatullah
Kabiro Banten: Ria Meytalia/ Rahmat
Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

Headline