oleh

MAT NUR : Dana CSR Bisa Jadi Skema Baru Pemkab Mesuji Perbaikan Jalan

TRIBUNBOS MESUJI || Menyikapi terkait Keluhan masyarakat permasalahan  jalan rusak bukan persoalan baru di Kabupaten  Mesuji.

” Dari tahun ke tahun apalagi saat musim hujan tiba, berbagai alasan yang di sampaikan oleh  pemerintah Daerah salah satunya alasan yang sering didengungkan adalah minimnya anggaran sehingga perbaikan jalan kurang mendapat perhatian,


mengoptimalkan peran perusahaan terkait buruknya kondisi jalan di beberapa titik krusial yakni melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” Kata Mat Nur Anggota DPRD Ketua Fraksi PAN Mesuji.

“ Semua perusahaan yang beroperasi di Mesuji bertanggungjawab terhadap kondisi lingkungan sebab hal itu berhubungan erat dengan upaya pembangunan berkelanjutan,”

Masih kata dia Karena itu, keberadaan CSR merupakan bentuk kontribusi perusahaan yang wajib diberikan secara berkelanjutan.

“ Dan saya kira, OPD terkait bisa mengoptimalkan kondisi ini dengan cara bersurat secara resmi sehingga minimnya anggaran tidak selalu menjadi alasan atas buruknya akses transportasi dan pelayanan publik,” ujarnya.

Selanjutnya, mencontohkan apa yang dilakukan rekannya sesama anggota DPRD, Suyanto, dalam melakukan penimbunan lubang jalan di sepanjang Simpng Asahan yang melibatkan perusahaan terdekat.

“ Bisa dibayangkan kalau upaya ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terhadap beberapa titik jalan lain yang kondisinya hampir sama; perbaikan akses masyarakat bisa sangat terbantu,” imbuhnya.

Dengah begitu, politisi PAN yang telah menjabat dua periode sebagai wakil Rakyat kembali menegaskan, perdebatan klasik terkait kecilnya APBD Mesuji tak perlu terjadi lagi.

“ Yang penting luruskan niat, lakukan perbaikan dengan segenap kreaktifitas.

Inti nya tiap tiap prusahaan yg beroperasi di suatu daerah memang punya tanggung jawab juga terhadap lingkungan ,termasuk salah satunya soal kesejahteraan masarakat dan itu ada dalam program CSR serta di atur dalam UU PT Nomor 40 tahun 2007 serta PP nomor 47 Tahun 2012.

Dulu Sudah pernah kita sampaikan pada saat hering bersama OPD karna Bupati sebelum nya sudah pernah juga melakukan nya seingat saya,” Tutupnya.

 

Wartawan : Zain

Editor : Indra Patriansyah

Komentar

News Feed