oleh

Mangkir Hearing, Ketua DPRD Mesuji ingatkan Kepada OPD Terkait untuk Kooperatif

TRIBUNPOS MESUJI, LAMPUNG || Buntut panjang polemik pembangunan masjid Agung dan Obyek wisata religi yang senilai 73, 4 M yang di duga melanggar Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Mesuji Berikut lampiran Peta Amdal yang juga Menuai kritik dari berbagai Masyarakat yang di sampaikan melalui Organisasi masyarakat ke DPRD Kabupaten Mesuji.

sehingga DPRD kabupaten Mesuji melayang surat kepada Bupati Mesuji untuk memberikan tugas kepada Kepala Dinas PURP, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Penanaman modal terpadu satu pintu dan Tim TKPRD menghadiri hearing / rapat dengar pendapat terkait Amdal pembangunan Masjid Agung dan Obyek Wisata Religi.


Namun sangat di sayangkan surat yang di kirimkan pada tanggal 17-Juni-2021 dengan No : OD.03.01/150/II.2/DPRD/MSJ/2021 tidak di respon bahkan tidak ada yang hadir dalam rapat tersebut dengan alasan yang jelas.

Elfianah Ketua DPRD Mesuji mengunkapkan melalui pesan singkat whatshapnya DPRD akan agendakan ulang, jika tidak mau hadir sampai 3 ( tiga) kali, bisa minta bantuan pihak kepolisian untuk menjemput paksa sesuai dengan aturan yang berlaku, kepada Dinas di ingatkan untuk Kooperatif jangan mau minta anggaran saja, tapi fungsi pengawasan di lecehkan.

di tempat terpisah Ketua komisi III DPRD Mesuji Parsuki sebelumnya juga mengatakan, agenda hearing ini resmi kami undang atas Nama lembaga, bukan pribadi tak ada yang hadir tanpa alasan yang jelas, ini merupakan pelehan terhadap lembaga Negara, kami legislatif dalam hal sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah,” ujarnya dengan nada kesal.

Wartawan : Edo Tribunpos Lampung

Komentar

Headline