oleh

KPK OTT Pejabat Kemenpora dan KONI, Ini Kronologisnya

JAKARTA, Tribunpos.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu malam (19/12), menyampaikan kronologi tentang pengungkapan kasus ini yang berhasil dibongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa malam (18/12).


“Kronologis peristiwa adalah sebagai berikut, berdasarkan informasi yang diterima, pada Selasa (18/12), tim KPK mendatangi Kemenpora, Jakarta,” ujar Saut dilansir Gatra.com.

Sekitar pukul 19.10 WIB, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK mengamankan Staf Kemenpora, Eko Triyanto (ET) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora, Adhi Purnomo di ruang kerjanya.

Lima menit kemudian atau pukul 19.15 WIB, Tim Satgas KPK mengamankan 3 orang pegawai Kemenpora di kantornya. Pukul 19.40 WIB, tim bergerak ke rumah makan di daerah Roxy untuk menangkap Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy dan sopirnya.

Baru pada pukul 23.00 WIB, tim menangkap Bendahara Umum (Bendum) KONI, Jhonny F Awuy dan seorang pegawai KONI lainnya di kediaman mereka masing-masing.

“Rabu (19/12), Staf Keuangan KONI isial N sekitar pukul 00.15 WIB mendatangi gedung KPK. Pukul 00.00 WIB menangkap inisial E di kantor KONI. pukul 10.20 WIB, S mendatangi gedung KPK,” katanya.

“Dari lokasi-lokasi tersebut tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti,” kata Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu malam (19/12).

Uang yang diamankan KPK sebagai alat bukti

Adapun bukti-bukti yang diamankan kemudian disita hasil OTT tersebut yakni uang sejumlah Rp318 juta, buku tabungan dan ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta atas nama Jhonny E Awuy (JEA), Bendahara Umum (Bendum) KONI yang dikuasai Mulyana, Deputi IV Kemenpora.

“Mobil Chevrolet Captiga warna biru milik ET [Eko Triyanto, Staf Kemenpora]. Uang tunai dalam bungkusan plastik di kantot KONI sekitar Rp7 miliar,” ujar Saut.

Dalam kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Dua di antaranya dari KONI yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ending Fuad Hamidy dan selaku Bendahara Umum (Bendum) Jhonny E Awuy (JEA) selaku pemberi suap.

Sedangkan 3 orang lainnya dari Kemenpora selaku penerima suapnya yakni Deputi IV Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adhi Purnomo dkk, dan Staf Kemenpora Eko Triyanto (ET).

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/12). Adhi Purnomo, Eko Triyono dkk diduga menerima suap sekitar Rp318 juta dari pejabat KONI.

Sedangkan Mulyana diduga menerima uang dalam rekening yang ATM-nya dikuasi yang bersangkutan berisi saldo Rp100 juta. Mulyana juga sebelumnya menerima sejumlah pemberian berupa 1 mobil Toyota Fortuner, uang Rp100 juta dari Jhonny E Awuy, dan smartphone Samsung Galaxy Note 9.

Adapun dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan sebesar Rp17,9 miliar. Sebelumnya terjadi kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13% dari total dana hibah Rp17,9 miliar yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

KPK menyangka Ending Fuad Hamidy dan Jhonny E Awuy selaku pemberi suap melanggar

Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Mulyana selaku penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasla 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Adhi Purnomo dan Eko Triyanto dkk juga diduga selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Red/Jakarta/Gatra)

Editor : Sandi Pusaka Herman

Komentar

Headline