oleh

Komisi III DPRD Mesuji Kecewa, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Tim TKPRD Dan Kadis PMPTSP Mangkir Di undang Hearing

TRIBUNPOS MESUJI, LAMPUNG || Polemik pembangunan masjid Agung dan wisata religi yang senilai 7,4 M yang di duga melanggar Perda No 6 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Mesuji Menuai kritik dari berbagai Masyarakat dan Ormas Pembela kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat-IB) Kabupaten Mesuji.

Dalam hal ini Ormas Pekat-IB telah melayangkan surat pemohonan kembali di gelar hearing Ke DPRD Kabupaten Mesuji Beberapa hari lalu, dengan menghadirkan pihak OPD terkait dan para pemangku kebijakan di Pemkab Mesuji.


Karena di nilai Melalui wakilnya yang duduk di kursi DPRD mesuji sehingga agar menyampaikan suara rakyat untuk saling memperhatikan pembangunan di kabupaten Mesuji lebih baik lagi dan pro ke rakyat

Akan tetapi sangat di sayangkan surat yang di layangkan Oleh DPRD Mesuji ke Bupati untuk memberi tugas ke OPD terkait justru tidak di respon bahkan tidak ada hadir dengan memberikan keterangan yang jelas dalam undangan tertera Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Tim TKPRD dan PUPR.

” Ketua komisi III DPRD Mesuji Parsuki mengatakan, agenda hearing ini resmi kami undang atas Nama lembaga, bukan pribadi tak ada yang hadir tanpa alasan yang jelas, ini merupakan pelecehan terhadap lembaga Negara, kami legaslatif dalam hal sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah,” ungkapnya dengan nada kesal.

” Sementara ketua Ormas DPD Pekat- IB Mesuji mengatakan Kami sangat menyayangkan pihak terkait tidak menghadiri hearing karena itu permohonan kami ke DPRD Mesuji untuk mendapatkan jawaban dari pihak-pihak terkait pembangunan masjid agung dan wisata religi atas pendapat yang telah kami sampaikan di hearing sebelumnya, karena anggaran adalah uang Negara ketika tidak sesuai dengan Regulasi dan kami hanya mempertanyakan silahkan di jawab,” ujar Indra patriansyah

” Dan jika menurut pemerintah itu sudah sesuai ya, silahkan saja bahkan kami mendukung penuh pembangunan di kabupaten Mesuji jika itu memang sesuai Undang-Undang dan karena jelas itu untuk kepentingan Masyarakat,” Tutupnya.

Wartawan : Edo Tribunpos lampung

Komentar

Headline