oleh

Ketahuan Tak Pasang Lashing, KMP Windu Karsa Pratama Kena Sanksi Korektif dari BPTD

Laporan Wartawan Tribun Pos, Badiamin Sinaga, Merak, Banten

MERAK, Tribunpos.com | Kementerian Perhubungan RI, melaui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, memberikan Sanksi Korektif terhadap KMP Windu Karsa Pratama. Sanksi ini terkait dengan pelanggaran Permenhub No 30 Tahun 2016 tentang Lashing.


Hal itu dilakukan berdasarkan laporan dan temuan Tribunpos.com, atas hasil investigasi di kapal milik perusahaan pelayaran PT Windu Karsa, Minggu (25/08/2019) malam.

Dalam temuan itu, KPM Windu Karsa Pratama yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, secara terbukti melanggar peraturan Menteri Perhubungan tentang perintah mengikat kendaraan di dalam kapal ‘Lashing’ sewaktu dalam pelayaran.

Jelas, KMP Windu Karsa Pratama tidak tidak mengindakan peraturan tersebut alias tidak memasang Lashing (pengikat ban) di sisi depan, tengah dan belakang dalam kapal.

“Hasil rapat memutuskan sanksi yang diberikan kepada KMP Windu Karsa Pratama berupa peringatan tertulis,” ujar Hariyanto Kepala Satpel Merak, BPTD Wilayah VIII Banten kepada Wartawan media ini, Senin (26/08/19).

Hari meminta, kepada masyarakat agar membantu BPTD untuk mengawasi jika masih ada kapal yang melanggar aturan tidak memasang Lashing.

“Mohon bantuannya untuk kita awasi bersama bang,” tambahnya.

Sementara Kepala Cabang PT Windu Karsa, Togar Naputupulu membenarkan bahwa salah satu kapal milik mereka mendapat sanksi dari BPTD.

“Ya benar saya dipanggil BPTD dan diberikan surat sanksi korektif. Saya sudah teruskan ke Capt dan crew kapal kami,” kata Togar saat dikonfirmasi Tribunpos.com.

“Karena saya juga kepala DPC Gapasdap Merak, saya langsung memanggil anggota dan mengadakan rapat hari ini.” pungkasnya. (*/Red)

Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed