oleh

Kerusakan Sungai Lematang Akibat Aktivitas Pertambangan

TRIBUNPOS LAHAT, SUMSEL – Masifnya pembukaan lahan dan exploitasi sumber daya alam di Kabupaten Lahat tidak serta merta menjadikan masyarakat bumi Seganti Setungguan terlepas dari belenggu kemiskinan. Bahkan, ditahun 2019 dari data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, salah satu Kabupaten tertua ini dinyatakan sebagai Kabupaten termiskin nomor tiga di Sumsel.

Selain tidak banyak membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta merusak ekosistem sumber daya alam akibat aktivitas pertambangan. Banyaknya perusahaan tambang di Kabupaten Lahat, juga sering memicu terjadinya konflik sosial antara warga desa dengan pihak perusahaan. Salah satu contohnya adalah pertambangan batu bara yang ada di wilayah Kecamatan Merapi.

Bahkan di wilayah Kecamatan Merapi Barat, banyak sekali perusahaan pertambangan yang aktivitasnya tidak jauh dari sungai Lematang atau anak sungai Lematang. Salah satu contohnya yang terjadi di Sungai Kungkilan.

Berdasarkan hasil investigasi WALHI Sumatera Selatan tahun 2019 dengan metode AMDAL Kijang (Analisis lingkungan dengan kaki telanjang) salah satu disposal perusahaan pertambangan batubara milik PT. Muara Alam Sejahtera (MAS) sangat berdekatan dengan Sungai Kungkilan. Hal ini sangat berpotensi terjadinya penurunan kualitas baku mutu air karena ketika hujan limpasan air akan mengalir ke Sungai Kungkilan.

“Faktanya sudah 10 tahun ini masyarakat tidak lagi mengkonsumsi air dari sungai Kungkilan. Masyarakat harus terpaksa membeli air kemasan atau menggunakan air isi ulang,” kata Ketua umum WALHI Sumsel, M Hairul Sobri melalui Manager Kampanye Energi, Kars dan Pertambangan Febrian Putra Sopah, Senin (21/06/2020).

Atas kondisi tersebut, lanjut Febrian, sudah seharusnya pemerintah bertindak tegas untuk melakukan pemulihan kondisi sungai kungkilan. Karena berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Ya salah satu langkah yang paling efektif untuk menghentikan akumulasi penurunan kualitas air tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Lahat harus segera mencabut izin lingkungan perusahaan yang berdekatan dengan sungai,” tegas pria yang merupakan putra daerah Kabupaten Lahat tersebut. (Red-TP)

Editor: Sandi Pusaka Herman Timur

Komentar

News Feed