oleh

Kampus Megah UIN Raden Fatah di Jakabaring Kembali Menuai Masalah

TRIBUNPOS PALEMBANG – Kampus B UIN Raden Fatah Palembang di Jakabaring yang digadang – gadang akan menjadi kampus megah di Palembang ternyata kembali menuai masalah. Senin (13/07/20).

Kembali bermasalahnya Kampus tersebut dikarenakan tidak adanya tanggapan dan kejelasan dari pihak Pemerintah Provinsi dan UIN Raden Fatah mengenai ganti rugi yang telah dijanjikan kepada Herman Iskandar (79). Melalui tim Kuasa Hukumnya, Herman akan memagar tanah miliknya dan melarang semua orang untuk memasuki dan melakukan aktivitas apapun di atas tanah miliknya, Jumat (10/07/20).


Pemagaran dan pelarangan memasuki serta melakukan akitivitas di tanah tersebut dilaksanakan dikarenakan pihak Pemprov dan UIN Raden Fatah tidak melakukan kewajibannya membayar ganti rugi atas tanah seluas 12.635 M2  setelah dinyatakan kalah oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/Pdt/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017 jo Putusan PK No. 726 PK/PDT/2018 pada tanggal 7 November 2018, pada putusan MA RI yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah harus membayar ganti rugi kepada Herman sebesar Rp. 18.952.000.000,- (Delapan belas miliyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).

“Atas dasar putusan kasasi MA dan putusan MK MA itu, kami sudah berkali – kali menyurati Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang untuk meminta pembayaran ganti rugi atas klien kami, Herman Iskandar. Tetapi sampai hari ini tidak ada  kepastian bahkan tidak ada tanggapan sama sekali,” kata Rozailah, SH, selaku ketua tim kuasa hukum Herman Iskandar, saat di sambangi ke kantornya pada Jum’at (10/07/20).

“Dilakukannya pemagaran tanah tersebut sebagai tindak tegas akibat gagalnya Pihak Pemprov dan UIN Raden Fatah menepati janji dan terkesan mengabaikan serta diharapkan dapat memantik simpati dari pihak Pemprov dan UIN Raden Fatah Palembang untuk serius menyelesaikan permasalahan ini,” Sambung Iffah selaku tim kuasa hukum Herman Iskandar.

Sebaliknya, saat dikonfirmasi ke pihak PT. Nindya Karya ketika disambangi di lokasi pembangunan kampus UIN Raden Fatah di Jakabaring, “Pihak kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Pemprov untuk tidak melakukan pemberhentian aktivitas pembangunan, kami akan terus melakukan aktivitas seperti biasa sesuai arahan dari pimpinan,” jelas Fahrul dari pihak PT. Nindya Karya.

Pihak dari Herman Iskandar berkeyakinan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang dikenal merakyat, akan melaksanakan kewajiban Pemprov Sumsel mengganti rugi kepada rakyat yang berhak sesuai hukum yang berlaku.

Penulis: Syachti

Editor  : Indra Darmawan

Komentar

News Feed