oleh

Eks Bupati Sri Wahyumi Lawan KPK, Pengacara: Penangkapan Tak Sah!

TRIBUN POS, NASIONAL I Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan praperadilan terkait penangkapannya beberapa saat setelah bebas pada awal Mei 2021. Sri menyebut penangkapannya tidak sah.

Sri Wahyumi melalui pengacaranya, Teguh Samudera menyampaikan, penangkapan hingga penahanan kliennya tidak sah dan telah melanggar hak asasi.


“Poin pertama adalah menyangkut masalah penetapan tersangka, yang kedua masalah penangkapan, yang ketiga masalah penahanan. Jadi penangkapan tersangka menurut KUHAP harus ada aturannya, harus ada dua alat bukti minimum. Nah, ini ditanyakan waktu diperiksa di lapas, dua alat bukti itu apa, tentang siapa yang misalnya memberikan gratifikasi, berupa apa, di mana, itu nggak dijawab penyidik,” jelas Teguh kepada wartawan.

Teguh menilai penangkapan Sri tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dia menyebut apa yang dilakukan KPK itu tidak sah dan telah melanggar hak asasi manusia.

“Ini kan tidak jelas bagaimana caranya, dengan alasan apa, tahu-tahu ditangkap begitu saja, padahal tidak tertangkap tangan. Nah, sehingga karena itu menurut klien kami, itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diajukan dalam praperadilan ini,” ungkapnya.

Berikut Petitum Sri dalam gugatan praperadilannya:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tindakan Termohon yang menangkap dan menahan Pemohon karena adanya dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karenanya, perintah penangkapan dan penahanan a quo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan membebaskan Pemohon dari Rutan KPK/Termohon karena Termohon telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia in casu hak asasi Pemohon.

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.

5. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik Pemohon;

6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon.

7. Atau – apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono). (Red)

Penulis: Sandi Pusaka Herman Timur

Komentar

Headline