oleh

Dugaan Mark-up, ‘Bacakan’ Hasil Korupsi, Sampai Diganggu Preman, Jadi Penyebab Pamsimas Desa Peraduan Waras Mangkrak

Laporan: Davi Sandra/ Wartawan Tribunpos Lampung Utara

TRIBUNPOS, LAMPURA — Pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) tahap III, tahun anggaran 2020 di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, bermasalah.


Proyek Pamsimas yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun lalu itu, sampai sekarang, Ahad (22/8/21) belum bisa dioperasikan, akibat mesin pompa air Pamsimas mengalami kerusakan sebelum dijalankan.

Alhasil proyek yang bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat, dengan memiliki akses air minum dan sani-tasi, belum bisa dinikmati oleh masyarakat setempat.

Penulusuran investigasi Tribunpos, didapat banyak masalah dan kejanggalan lainnya yang ditemukan.

Dugaan kejanggalan yang dimaksud mulai dari mekanisme pembangunan, realisasi anggaran, hingga ketua pelaksana yang diketahui melakukan rangkap jabatan dan bukan berdomisili di Desa Peraduan Waras, melainkan di Desa Sidomukti.

Ketua pelaksana proyek Pamsimas, Nursanto kepada Tribunpos mengakui sejumlah kesalahan yang terjadi pada pembangunan Pamsimas tersebut.

Nursanto mengatakan salah satu penyebab mangkraknya pembangunan Pamsimas, lantaran terkendala banyaknya preman di Desa Peraduan Waras.

“Yang mengerjakan namanya pak Sis, tapi kerjaan belum selesai, dia gak pernah kerja karena alasannya di Desa Peraduan Waras banyak premannya, jadi tenaganya pada takut dengan para pereman,” kata Nursanto.

Nursanto juga menjelaskan, terkait tidak adanya pipa paralon yang menghubungkan aliran air ke rumah warga.

Dia mengaku, dalam RAB tidak tertuang pembelian pipa paralon, sehingga perlu penambahan anggaran yang telah direalisasikan dari dana desa (DD).

“Nggak ada dari anggaran APBN untuk pipa yang mengaliri ke rumah-rumah. Jadi dianggarkan dari DD Rp30 juta. Dari anggaran itu belanja pipa paralon untuk dialiri ke 52 rumah warga,” pengakuannya.

Merasa ada yang janggal atas penjelasan Nursanto, wartawan Tribunpos langsung mempelajari Juklak Juknis proyek pembangunan Pamsimas itu.

Didapat lah, ternyata pembelian atau pengadaan pipa paralon tersebut ada dan dianggarkan.

Didasari hal itulah, diduga terjadi tumpang tindih anggaran antara APBN dengan DD yang dapat mengakibatkan penyelewengan anggaran.

Mirisnya lagi, pengakuan dari Nursanto, dari anggaran Rp30 juta itu, diduga hanya direalisasikan Rp22 juta. Oknum memainkan modus korupsi dengan melakukan mark up harga. Sisa keuntungannya, lalu dibacakan (dibagi-bagi).

Nursanto menyebut, Kepala Desa Peraduan Waras terima Rp3 juta, sisanya Rp5 juta dibagikan untuk beberapa oknum yang berperan dipembangunan.

Akibat masalah itu, Nursanto siap mempertanggung jawabkannya. Ia mengaku bersedia aparat penegak hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian Polres. (Red/Davi)

Editor: Sandi Pusaka Herman Timur

Komentar

Headline