oleh

DPRD Mesuji Gelar Rapat Pansus Penyampaian Rekomendasi Penyelesaian konflik Agraria  di Kabupaten Mesuji

TRIBUNPOS MESUJI, LAMPUNG || Dalam upaya menyelesaikan konflik Agraria perbatasan di Kabupaten Mesuji, Pemda dan DPRD Mesuji Menggelar Rapat  Panitia Khusus (Pansus) Penyampaian Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Lahan, di kabupaten Mesuji hadir dalam rapat tersebut Ketua Pansus Parsuki, S.H.I, Wakil Ketua Pansus Matnur, Sekretaris Pansus Jhon Tanara, S.T dan beserta Anggota pansus, Najmul Fikri,S.I.P, M.I.P kadis Tenaga kerja dan Transmigrasi dan A.Negra Mardenitami, S.H dari BPN Mesuji dalam Rapat pansus, di  DPRD Mesuji, Selasa (3/08/21).

Ketua Pansus DPRD Mesuji Parsuki, S.H.I menyampaikan berdasarkan hasil beberapa pembahasan dan kegiatan turun lapangan bersama pihak pemerintah yang di wakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Mesuji, perangkat Desa, tokoh masyarakat, Tokoh pemuda dan BPN Kabupaten Mesuji, dan melakukan cek titik koordinat bahwa tanah / Obyek sengketa di luar wilayah HGU PT.BSMI dan secara administrasi masuk ke Desa Fajar Asri serta sertifikat milik masyarakat dengan seluas 109 ha dan masuk 368 ha yang di sengketakan,” ujarnya.


” Selanjutnya bahwa tanah / obyek sengketa benar di luar translok Desa Sidang Way Puji dan secara historis tanah tersebut adalah tanah Ulayat Adat Desa Sungai Sidang dan secara administrasi tanah tersebut masuk ke Desa Sidang way puji,” terangnya Parsuki.

ia juga meminta kepada Pemda Mesuji segera mediasi atau perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa dan menemukan kesepakatan dengan menggunakan metode win-win solution sebagai wujud pengakhiran sengketa dan di tuangkan dalam bentuk tertulis,” harapnya.

masih kata dia pemerintah segera mengambil sikap dan menyelesaikan permaslahan kedua belah pihak secara kekeluargaan dan mengajukan Perda berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah di kabupaten Mesuji,” Tutupnya.

 

Wartawan : Zain Tribunpos Lampung
Editor : Indra Patriansyah

Komentar

Headline