oleh

BPTD Banten Didemo GMBI, Tuntut Cabut Izin Kapal yang Langgar Lashing

Laporan Wartawan Tribun Pos, Badiamin Sinaga, Merak, Banten

MERAK, Tribunpos.com | Massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Cilegon berunjuk rasa ke kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Selasa (20/8/19) kemarin.

Mereka menuntut pihak dan aparatur terkait agar menindak tegas serta mencabut izin kapal-kapal pelayanan penyeberangan Merak – Bakauheuni yang tidak mengikuti peraturan Menteri Perhubungan, tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut.

Dalam orasinya, Muslimin, Koordinator Aksi menyampaikan temuan hasil Investigasi GMBI, terkait adanya pelanggaran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 30 tahun 2016, tentang kewajiban operator kapal menyediakan pengikat kendaraan (lashing) dan klem roda kendaraan.

Dari temuan mereka, banyak sekali pelanggaran kapal-kapal yang tidak mengikat roda kendaraan di dalam kapal selama berlayar.

Padahal, Muslimin menegaskan, semua kendaraan di kapal harus diikat untuk keselamatan pelayaran.

“Lashing (pengikatan kendaraan ke kapal) itu wajib dan ada peraturannya. Tujuannya menjamin keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Pihak terkait jangan hanya diam dan membiarkan pelanggaran ini,” ucapnya.

GMBI meminta, pihak terkait jangan menganggap pelanggaran ini sepeleh. Bila perlu cabut izin kapal-kapal yang dengan sengaja melabrak Permenhub tentang Lashing ini.

Sementara Ketua GMBI Banten, Ahmad Zuhri mengatakan, aksi ini masih permulaan, makanya yang turun distrik Cilegon dibantu dengan kawan-kawan dari Jakarta. Dia mengancam, kalau tuntutan mereka tidak didengarkan, maka akan turun aksi dengan massa yang lebih besar lagi.

BPTD Akui Sudah Lakukan Pengawas

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten melalui juru bicaranya, Dedy Setiawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan setiap kapal yang mau berlayar.

Dia menjelaskan, dari setiap kapal yang ingin berlayar, oleh pihak Satker Pelabuhan menyampaikan pelaporan.

“Kami sudah menyampaikan himbauan kepada semua operator kapal, agar melakukan apa yang diwajibkan dalam Permenhub tersebut,” kata Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis (TSDP).

Untuk diketahui, selama aksi massa GMBI dikawal ketat aparat Polres Cilegon, Polsek Pulomerak dan KSKP Pelabuhan Merak. (*/Red)

Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed