oleh

Bambang Haryo Sebut Pemberlakuan Biodiesel B30 Hanya Tipu Muslihat Pemerintah

JAKARTA, Tribunpos.com | Kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM Biodiesel B30 dengan dalih subtitusi impor dinilai hanya tipu muslihat alias gimmick.

Tuduhan itu disampaikan Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono. Ia mengkritik kebijakan pemerintah tersebut tidak mendasar, karena saat ini Indonesia baru diberlakukan BBM B20.

Menurut Bambang, istilah subtitusi impor hanya tipu muslihat pemerintah untuk mewujudkan liberalisasi energi. Liberalisasi di sektor minyak dan gas, lanjut Bambang, hanya akan membuka ruang bagi para pemain asing ikut andil dalam bisnis BBM di Indonesia, ujung-ujungnya hanya akan menguntungkan para kapitalis asing.

“Ini adalah yang pertama di dunia, karena semua negara di dunia hanya menggunakan B5, B7 sampai dengan B10, seperti misalnya Kanada, Malaysia, Argentina, India dan Australia,” ungkap Bambang via selulernya, Jumat (19/07/2019).

Selain itu, kata Anggota DPR-RI yang disebut-sebut berpotensi untuk menjadi Walikota Surabaya ini, bahwa subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataanya sangat kecil karena solar adalah bagian kecil dari impor migas, yakni hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas 50,4 juta ton per tahun.

Bambang menambahkan, impor migas kita pun hanya 15% dari impor non-migas, dimana impor non-migas tahun 2018 sebesar 29.868 juta USD. Jadi subtitusi biodiesel B20, B30 dan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor Indonesia, tetapi justru akan menghancurkan.

Bambang pun menduga, kebijakan pemberlakuan Biodiesel B30 persen itu, pemerintah terkesan berpihak pada kapitalis tanpa mementingkan masyarakar secara luas termasuk kesalamatannya.

Bambang menyebutkan, bahwa dampak multiplayer effect kenaikan biodiesel di atas 10%, berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi, karena minyak biodiesel di atas 10% itu merusak mesin.

“Bisa terjadi ruang bakar kotor, saringan dan injector cepat rusak, mesin panas dan lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Bambang.

Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor.

“Tolong bu Menteri (Sri Mulyani) untuk mengkaji semaksimal mungkin, agar ini bisa menjadi lebih baik lagi, saya sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM B30 dengan dalih substitusi impor yang menurut saya ini tidak mendasar.” pungkasnya. (Red)

Wartawan: Badiaman Sinaga
Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed