oleh

Anaknya Dilaporkan ke Bareskrim, Gubernur Banten Naik Pitam, Uday: Gak Ada Untungnya Ngeladenin Orang Lagi Marah

SERANG, Tribunpos.com | Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, tidak takut akan dilaporkan balik oleh kuasa hukum dari anak Gubernur Banten, atas laporannya yang memasukan nama putra gubernur berinisial FA, diduga terlibat kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di Provinsi Banten ke Bareskrim Polri, Kamis (25/7/19) lalu.

Dikatakan Uday, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral dengan maraknya praktek korupsi di Banten. Maka, ia melaporkan adanya dugaan tersebut ke pihak penegak hukum, bukan saja ke Bareskrim Mabes Polri, tapi ke KPK juga sudah dilaporkan melalui lembaga yang dipimpinnya.

“Jadi begini, saya ini kan warga Banten yang turut merasa memiliki tanggung jawab moral dengan maraknya praktek korupsi, melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dindikbud Banten. Nama-nama terlapor dan dokumen pendukung adanya dugaan korupsi itu pun sudah saya sampaikan ke Bareskrim,” terang Uday melalui pers release yang diterima Tribunpos.com, Selasa (30/7/19) kemarin.

Dijelaskan Suhada, untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, makanya Dia sebar rilis ke berbagai media dengan menyebut para terlapor pakai ‘inisial’.

“Memfoto tanda terima laporan di Bareskrim pun, saya lipat nomor urut 4 (nama-nama terlapor), untuk menghormati asas itu,” paparnya.

Baca juga: Merasa Difitnah, Anak Gubernur Banten Bakal Laporkan Balik Uday Suhada

Bahwa kemudian, sambung Suhada, sejumlah media termasuk para pengguna sosial media lalu ramai-ramai eksplisit menyebutkan nama si A si B dan sebagainya, ya silakan.

Nah, ketika Gubernur Banten Wahidin Halim tanpa ditanya naik pitam di depan teman-teman wartawan, dengan berbagai statementnya, itu hak dia. Itu hal yang sangat wajar dan manusia.

“Gak ada untungnya saya ngeladenin orang yang lagi marah. Lagi pula siapa saya? Ketua RT juga bukan,” ucap Uday.

Begitu juga dengan somasi dari penasehat hukum FA. Kalau dirinya yang dituntut untuk membuktikan, atau punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, pastinya ia tak perlu lapor ke Bareskrim.

“Saya cukup pinjam ‘lie detector’, panggil para pihak tekait, tanya kejujuran mereka semua. Pasti akan terdeteksi jawabannya bohong atau tidaknya,” tambah Uday.

“Jadi, mari kita hormati saja langkah yang akan diambil Bareskrim Mabes Polri, terima kasih.” pungkas aktivis anti korupsi Banten ini.

Baca juga: Anak Gubernur Banten Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Sebelumnya, kuasa hukum putra Gubernur Banten, berinisial FA bakal melaporkan balik Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, jika yang bersangkutan tidak mencabut atau mengkoreksi laporan pengaduannya di Bareskrim Mabes Polri.

Pernyataan itu dikeluarkan FA melalui kuasa hukumnya, Asep Abdullah Busro belum lama ini kepada media.

Dikatakan, pihaknya minta nama FA dikeluarkan dari posisi sebagai terlapor. Jika tidak, tegas Asep, maka pihaknya akan melakukan upaya tuntutan hukum, atau melaporkan balik Suhada.

“Mewakili klien kami FA, kami menyampaikan dengan tegas bantahan terhadap tuduhan yang menyatakan klien kami terlibat dalam beberapa proyek di Dinas Pendidikan Pemda Provinsi Banten. Guna menghindari adanya tuntutan hukum dari pihak klien kami, maka kami menegur dan mengimbau agar Suhada mencabut dan atau mengkoreksi lapdunya itu,” papar Asep melalui pers release yang diterima wartawan, Selasa (30/7/19) kemarin.

Asep menegaskan, laporan pengaduan Suhada ke Bareskrim tentang dugaan tindak pidana korupsi anggaran di Dindik Banten, PUPR dan Perkim yang mencatut nama FA itu, menurutnya tidak relevan, tidak berdasar fakta dan merupakan fitnah yang telah mencemarkan nama baik dan kehormatan kliennya.

“Untuk menghindari adanya penyesatan opini di kalangan masyarakat, klien kami dengan tegas membantah tuduhan keterlibatannya dalam proyek-proyek di Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta Perkim Banten, sebagaimana yang dituduhkan oleh Suhada dalam laporan pengaduannya,” tandasnya.

Asep memaparkan, meski kliennya itu memiliki hubungan hukum sebagai anak dari Gubernur Banten Wahidin Halim, namun pada faktanya menurut Asep, sejak WH dilantik 2017 lalu sampai saat ini, FA tidak pernah melibatkan diri dalam proyek-proyek di lingkungan Pemprov Banten.

“Posisi hukum klien kami tidak pernah terlibat atau melibatkan diri baik bertindak sebagai pengusaha pelaksana proyek (pemborong), konsultan perencana, konsultan pengawas atau pihak pemilik tanah dalam pembebasan lahan. Klien Kami juga faktanya tidak pernah mengenal, berinteraksi dan memiliki hubungan pekerjaan apapun baik dengan pihak para pejabat dinas di Pemprov Banten maupun dengan pihak perusahaan swasta pelaksana proyek-proyek di Dinas-dinas Pemprov Banten sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan pengaduan tersebut,” paparnya.

Asep mengatakan, laporan pengaduan Uday yang dinilainya tidak didasarkan pada fakta hukum itu, sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana pengaduan fitnah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara dan tindak pidana pengaduan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan penjara.

“Atas pengaduan Suhada yang tidak sesuai dengan fakta hukum tersebut telah menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik klien kami, hal tersebut pun masuk dalam klasifikasi Tindak Pidana Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 16 bulan penjara.” tukasnya. (*/Red)

Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed