oleh

Alex Noerdin Diperiksa Kejagung Kasus Dana Hibah 2013

JAKARTA, Tribunpos.com | Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Hari ini, Alex diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013.

Alex Noerdin diperiksa lebih dari enam jam di ruang khusus. Ia hadir di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Rabu (14/08/19) pada pukul 09.00 WIB, mengenakan atasan putih dan bawahan hitam.

Saat memasuki gedung tindak pidana khusus, Alex tidak memberikan komentar banyak. Ia lebih memilih bungkam.

Terkait ketidakhadirannya untuk memenuhi panggilan Kejagung sebelumnya, Ia mengaku sedang berada di luar kota.

Ketika ditanya tentang kemungkinan statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka, ia hanya menjawab singkat dan enggan menanggapi hal tersebut.

“Jangan ngomong seperti itu,” ucap Alex Noerdin, Rabu (14/08).

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Kejaksaan Agung memeriksa Alex Noerdin selama kurang lebih enam jam sebagai saksi dalam kasus dugaan tidak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Sumatera Selatan tahun anggaran 2013. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Sementara saat ditanya keterlibatannya dalam kasus itu, Alex hanya melempar senyum kepada wartawan yang sudah menunggunya dan memasuki mobil untuk meninggalkan Kompleks Kejagung.

Alex diketahui sudah dipanggil Kejagung selama dua kali. Sementara hari ini adalah pemanggilan ketiga setelah dua panggilan sebelumnya Alex tak hadir.

Sebelumnya penyidik Pidsus Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Yusri Effendy terkait kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (KTAPD).

Kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun anggaran 2013 pemerintah provinsi menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp2 triliun disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah itu dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Akibatnya, keuangan negara merugi senilai Rp21 miliar.

Ada pun penyidik sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka untuk kasus itu, yakni mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan berinisial LPLT dan mantan Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan berinisial I.

Keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan. (*/Red)

Editor: Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed