oleh

Aksi Reclaiming Kantor Kanwil ATR/BPN SumSel (menanam ubi dan pisang)

Press  Release #labilabiMelawan: 8 Septemper 2020

Aksi Reclaiming Kantor Kanwil ATR/BPN SumSel (menanam ubi dan pisang)


“Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk rakyat yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan”

TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria

Tanah yang sesungguhnya harus menjadi fungsi sosial haruslah dimiliki, dimanfaatkan dan dihasilkan oleh rakyat sendiri yang membutuhkan.

Konflik Lahan 32 hektar yang diperebutkan oleh yang katanya memiliki Surat Hak Milik (Sertifikat) awalnya mengatasnamakan TIMUR JAYA GRUP dan kemudian sekarang memakai nama 4 orang berkeluarga keturunan cina dengan 512 Kepala Keluarga yang asli pribumi berdomisili di Kota Palembang, tidak juga kunjung ada penyelesaian. Tanah berupa pohon – pohon besar seperti nangka, bambu, dan kayu berukuran 2 kepalan tangan orang dewasa sudah sering terbakar tanpa ada yang protes atau memadamkan mengakui lahan kepunyaannya terbakar, tanah yang juga tidak ada pagar dan plang nama tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun, bersayur dan sebagainya seperti palawija. Dan kemudian barulah Desember 2019 ada yang mengakui tanah tersebut atas nama TIMUR JAYA GRUP. Tanggal 12 Febuari 2020 tanah 32 hektar yang sudah di garap, tanam dan hasilkan berupa palawija oleh 512 Kepala Keluarga digusur paksa oleh 4 orang yang melibatkan 700 personil aparat keamanan kepolisian dan dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang di lokasi lahan tersebut tanpa ada putusan pengadilan dari hakim. Dampak dari itu, tanah tersebut rata dengan tanah dan sudah diPagar Beton keliling dikunci pakai gembok. Masyarakat 512 tersingkir dari tanah yang sudah menjadi fungsi sosial.

14-18 Juli 2020, Masyarakat 512 Kepala Keluarga berswadaya mengutus perwakilan mengadu ke Ibu Kota, menemui Kantor Staf Presiden, DPR RI Komisi Pertanahan, Kementrian ATR/BPN RI, KomNasHam RI, KomNAs Perempuan, Mabes Polri, Propam Mabes Polri untuk mendapatkan keadilan. Dan Akhirnya atas dorongan tersebut, Gubernur SumSel dan juga DPRD Propinsi SumSel merespon dengan membahas persoalan ini dengan menggali kedua belah pihak sampai ditemukan win win solusi demi keadilan. Namun yang disayangkan Kanwil ATR/BPN Propinsi SumSel, seyogyanya wilayah dan wewenang persoalan pertanahan ada di situ dan malah masyarakat sudah ke Kementrian ATR/BPN RI, tidak juga Kanwil ATR/BPN Propinsi SumSel mengagendakan rapat untuk membahas persoalan konflik agraria sampai ketemu penyelesaian dengan berazaskan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Dengan tidak bisa lagi masyarakat 521 KK berkebun dan belum juga ada penyelesaian konflik tersbut sejak 7 bulan, maka masyarakat me RECLAIMING Kantor Kanwil ATR/BPN Propinsi SumSel dengan berkebun atau menanam Ubi dan Pisang.

Tuntutan:

  1. Segera membahas penyelesaian Konflik kami yang sudah kami aspirasikan sebelumnya baik dari tingkatan Kementrian ATR/BPN RI dan juga Kanwil ATR/BPN Propinsi SumSel.
  2. Tuntaskan dan Selesaikan Konflik kami dengan berkeadilan dan berazaskan UUPA No.5 Tahun 1960.
  3. Segera Jalankan Reforma Agraria Sejati dengan Redistribusi Lahan untuk kami yang sangat membutuhkan Tanah.

 

Komentar

News Feed