oleh

Aksi Petani Gruduk Bupati OKI

TRIBUNPOS OKI , SUMSEL – Pasca dari Aksi FORUM MAHASISWA, BURUH, TANI dan MASYARAKAT OKI pada tanggal 27 Juli 2020 yang menyegel kantor DPRD OKI dan kantor Bupati OKI, menghasilkan pertemuan dengan Bupati tanggal 6 Agustus 2020, dengan perwakilan.  Isu kasus/persoalkan yang di angkat adalah Persoalan Mahasiswa, Buruh dan TANI.

TANI yang tergabung di KRASS tetap datang dengan tidak perwakilan. Guna untuk mensupport, mendorong dan memaksa bahwa Izin lokasi PT. BHP harus dicabut dan TOLAK sepakatan sepihak 75 Ha dari konflik lahan 1400 hektar. Bentrok terjadi, dengan dorong – dorongan antar Tani dan Pol PP serta Polisi. karena perwakilan warga ketemu Bupati hanya di batasi 5 orang. Dorongan reda ketika dipenuhi permintaan massa aksi dengan setiap kasus ada perwakilan. Pertemuan dengan Bupati dilakukan diruang pertemuan.

Persoalan mahasiswa dipenuhi dengan dicatat dan diperintahkan Sekda untuk merealisasikannya. Dan berhubungan langsung dengan Dinas Pendidikan membahas secara teknis. Sedangkan Persoalan TANAH atau Konflik Agraria di Kec. Selapan dan Pangkal Lampam 5 Desa melawan PT. BHP yang diberikan Izin Lokasi dilahan gambut. Di terangkan bahwa Izin Lokasi PT. BHP sudah habis pertahun 2019, namun bisa diperpanjang lagi kata Bupati OKI.

Mendengar berita itu, masyarakat langsung meminta untuk tidak diperpanjang. Sekjen KRASS Dedek Chaniago, langsung instrupsi bicara, mendengar pernyataan Bupati bahwa Izin Lokasi sudah habis. Atas nama UU 32 Tahun 2009, PP.71 Tahun 2014, PP.57 Tahun 2016, INPRES No.8 Tahun 2018, INPRES No.5 Tahun 2019, Dedek Chaniago meminta BUPATI buat surat keterangan Tidak akan memperpanjang Izin Lokasi. Namun Bupati OKI tidak mau.

Untuk kasus Petani Air Sugihan 3 Desa melawan PT. SAML, Dedi Irawan dari Lembaga GSI pendamping masyarakat menjelaskan sumber masalah ada di kesepakan sepihak 75 hektar, sementara ditahun 2015 ada rekomendasi bupati dan DPRD OKI untuk verifikasi lahan dan penggarap. Namun verifikasi belum selesai, terjadi kesepakan 75 tanpa dirapatkan seluruh masyarakat. Langsung saja masyarakat meminta Bupati untuk tidak mengakui kesepakatan sepihak itu. Namun Bupati tidak mau, karena itu bukan wewenangnya.

Atas jawaban dari Bupati tersebut, masyarakat kecewa dan Dedek Chaniago menyatakan akan ke Jakarta mengadukan masalah ini ke Ketua Partai dari Bupati di Jakarta dan ke Presiden.

Press Release KRASS

Komentar

News Feed