oleh

Agar Polemik Tidak Berkepanjangan dan Tidak Menimbulkan Fitnah, Jaringan `98 Desak Inspektorat Untuk Segera Lakukan Tes DNA

TRIBUNPOS PALEMBANG – Merespon Permintaan Maaf yang disampaikan oleh ketua Presidum Eksponen98, saya selaku Koordinator Jaringan Aktivis `98 Sumatera Selatan pada prinsipnya menyambut baik dan tidak mempersoalkan itu, mengingat hal tersebut merupakan hak mereka.

Namun tentu persoalannya tidak sesederhana itu, apabila disampaikan bahwa apa terjadi adalah “Permasalahan pribadi dan masuk ranah privacy yang tidak boleh diutak atik oleh pihak Luar”.

Mungkin ceritanya akan berbeda kalau saja yang terkait dengan persoalan ini bukanlah seorang Guru/ASN, terlebih lagi menyangkut Kepala Sekolah yang seharusnya jadi Panutan, karena suka atau tidak, mau atau tidak, secara otomatis beliau terikat oleh Aturan yang berlaku di Republik ini.

Sementara itu, persoalan yang tengah menjadi polemik ini, secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

PP 10/1983 jo PP 45/1990 pada Pasal 4 ayat 1 aturan itu menyebutkan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari satu, wajib memperoleh izin lebih dulu dari Pejabat. Dan di ayat 2, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selanjutnya PADA Pasal 15 ayat 1 dijelaskan, bahwa PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disi Lain, Sosok Guru sangat diharapkan bertingkahlaku sesuai dengan Azas Moral Dan Adat Istiadat yang berlaku ditengah masyarakat kita. Jadi dengan kata lain, sekolah harus dipimpin oleh para guru yang memiliki peranan penting bagi tumbuh kembangnya masyarakat.

Karena ketika seseorang memutuskan untuk mengambil profesi menjadi guru, maka ia harus memahami bahwa ia sedang memutuskan untuk menjadi bagian dari kehidupan individu-individu yang dididiknya. Secara bawah sadar, anak didik berharap banyak dari seorang guru yang akan memberikan bekal berbagai pengetahuan dan kemampuan untuk hidup mereka. Harapan tersebut tentu saja juga merupakan harapan orang tua, masyarakat, dan negara.

Selain itu, wujud tanggung jawab seorang guru adalah pada kesadaran dirinya untuk menjadi tauladan bagi lingkungan. Karena masyarakat pada umumnya melihat guru sebagai tolak ukur dan standar moral seseorang. Masyarakat umumnya tidak pernah mau tahu seorang guru mengajar dimana dan mengajar mata pelajaran apa, mereka hanya paham bahwa, Ketika Seseorang Disebut Guru maka yang terpikir hanyalah sosok seorang yang menampilkan Sikap Moral Yang Luhur yang layak jadi tauladan.

Jadi ketika terjadi pelanggaran yang bersifat moral yang dilakukan oleh seorang guru, maka sudah barang tentu akan mendapatkan kecaman dari masyarakat. Oleh sebab itu tanggung jawab untuk menampilkan diri sebagai sosok yang dipercaya baik oleh siswa maupun masyarakat menjadi sangat penting

Karenanya, kami dari Jaringan Aktivis `98 mendesak Inspektorat untuk segera melakukan tes DNA terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palembang dan Anak beliau yang diduga buah dari perkawinan dengan Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanah Abang (Diduga Keduanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum) agar Polemik ini tidak berkepanjangan dan menimbulkan fitnah.

Press Release : Ade Indra Chaniago

Komentar

News Feed