oleh

Kasus Korupsi Dana Desa Sugiwaras Segera Rampung, Kajari: Bakal Ada Penetapan Tersangka

Laporan Wartawan Tribunpos, Kurniawan, Empat Lawang, Sumsel

TRIBUNPOS, EMPATLAWANG | Berkas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Desa Sugihwaras bakal segera rampung. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang yang baru, Sigit Prabowo menyatakan akan mengebut pekerjaan rumah (pe-er) yang ditinggalkan Kejari lama.

Penegasan tersebut diungkapkan Kepala Kejari Empat Lawang, Sigit Prabowo usai acara pisah sambut dengan Kejari lama, Senin (01/03/2021) di Gedung Kejari Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu.

“Penyidikan kasus Sugihwaras akan segera kami rampungkan,” ucapnya kepada wartawan Tribunpos.com.

Ada dua kasus yang menjadi pekerjaan rumah Kejari baru, yaitu kasus dugaan korupsi bibit talas dan kasus lain dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD) yang melibatkan mantan Kepala Desa (Kades) Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi.

Untuk kasus bibit talas, Sigit menegaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Dan untuk kasus dugaan korupsi DD dalam waktu dekat segera dilanjutkan untuk menentukan tersangka.

Meski Kejaksaan Negeri telah meningkatkan status, namun Kejari Empat Lawang belum menentukan tersangka atas kejadian korupsi di Desa Sugiwaras, tersebut.

Kasus itu terjadi pada dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018.

Tetapi Kejari masih mendalami siapa yang mesti bertanggungjawab pada kejadian dugaan korupsi pada dua tahun anggaran di Desa Sugiwaras tersebut.

Kasus Dana Desa Sugihwaras ini berawal pelimpahan kasus dugaan korupsi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ke Kejari Empat Lawang.

Awalnya pelimpahan kasus itu hanya untuk tahun anggaran 2017. Seiring berjalan waktu saat dilakukan penyelidikan oleh Kejari Empat Lawang, juga menemukan indikasi korupsi di Dana Desa 2018.

Kisaran kerugian negara dari dua tahun anggaran sekitar Rp450 juta. Untuk jumlah tersangka bisa lebih dari satu orang.

Kedepan kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi Kades lain di Kabupaten Empat Lawang, agar dapat menggunakan Dana Desa dengan bijak dan dengan sebaik-baiknya, agar tidak ada lagi Kades yang tersangkut masalah hukum akibat menyalahgunakan Dana Desa.

Kuncinya hanya satu, pelajari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan mejalankan Undang-Undang itu dengan sebaik-baiknya. Disamping itu, harus mengikuti Juklak dan Juknis penggunaan Dana Desa dengan benar, agar terhindar dari masalah hukum terkait Dana Desa. (Red-TP)

Editor Berita: Sandi Pusaka Herman Timur

Komentar

News Feed