oleh

DPRD Mesuji Gelar  Paripurna, Bupati dengar jawab pandangan umum dari Fraksi-Fraksi

TRIBUNPOS MESUJI || DPRD kabupaten Mesuji gelar sidang Paripurna mendengarkan jawaban Bupati Mesuji Tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan di aula gedung DPRD, Rabu (02/06/21).

Anggaran Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mesuji di sampaikan langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Mesuji Syamsudin Dengan jawaban dan peryataan yang positif atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.


Dalam kesempatannya Sekertaris Daerah Kabupaten Mesuji Syamsudin mewakili Bupati Mesuji Menyampaikan Semua apa yang di jadikan pandangan umum oleh Fraksi-fraksi tentang angaran penggunaan APBD tahun 2020 di jelaskan Pada aspek Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan terealisiasi sebesar Rp50.558.310.560,75 (Lima puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh koma tujuh puluh lima rupiah) atau 110,03% dari anggaran sebesar Rp45.949.288.321,89. Tentu hal ini menjadi tolok ukur adanya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan DPRD membuahkan hasil yang baik” ucap Syamsuddin.

“ Pada aspek Belanja dan Transfer Daerah, perlu kami jelaskan total realisasi sebesar Rp822.017.898.511,90 atau sebesar 89,70% dan atas realisasi tersebut memberikan indikasi adanya efisensi belanja dengan catatan tidak mengurangi esensi tercapainya kinerja pemerintahan. atas realisasi belanja dan transfer daerah tersebut porsi realisasi Belanja Pegawai hanya sebesar 36,34% atau sebesar Rp298.717.956.546,00.

Terkait aspek Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), memang masih terhadap Silpa yang besar di akhir Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi sebesar Rp99.412.802.685,66.

Adapun saran dan masukan dari Fraksi PDI-Perjuangan kepada Pemerintah Daerah, antara lain, Perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah, seperti; masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana bantuan sekolah, menyelesaikan temuan BPK RI, dan Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu melakukan pendampingan atau pelatihan, seperti pengelolaan piutang, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset terutama kepada OPD, khususnya kepada pengelola keuangan daerah.

Harapannya ke depan dari perbaikan tata kelola dan pendampingan atau pelatihan tersebut Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, seperti kecukupan informasi laporan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan sehingga pada tahun yang akan datang kita tetap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan tanpa catatan, atas saran tersebut akan kami tindak lanjuti dalam bentuk program dan kegiatan guna peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Dalam hal upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun kita bersama-sama senantiasa bersinergi dalam menentukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik menuangkan dalam program ekstensifikasi maupun intensifikasi yang diharapkan potensi-potensi yang belum tergali pada sektor pendapatan khususnya di wilayah adminstrasi kabupaten Mesuji, untuk itu tidak henti-hentinya kami mengharapkan sumbangan buah fikir dari kita semua dan seluruh elemen untuk bersama-sama ikut serta secara aktif dalam berupanya agar ditahun-tahun mendatang kabupten Mesuji terus dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Terkait Rasio Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar 6,18 namun bila dibandingkan Rasio Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar 5,10 artinya mengalami kenaikan sebesar 1,09. Kami sependapat bahwa terkait capaian tersebut perlu adanya peningkatan melalui optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi, peningkatan basis data, serta koordinasi sinergis antar perangkat daerah.

” orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, khususnya pada pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang pendidikan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak akibat adanya Pandemi Covid-19, atas padangan umum fraksi PAN kami sangat sependapat dan mengharapkan buah fikir dari seluruh anggota dewan yang terhormat.

” Terkait terdapat rekomendasi BPK RI mengenai Stok Cadangan Pangan telah diperintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Surat Bupati Mesuji segera menindaklanjut rekomendasi BPK kepada Dinas Ketahan Pangan, perlu kami jelaskan bahwa pemenuhan cadangan pangan berupa beras di Tahun 2020 melalui proses bertahap, sehingga beras yang sudah dikemas tidak terlalu lama disimpan di gudang dan langsung didistribusikan kepada masyarakat, proses bertahap ini diharapkan mutu dan kualitas beras dapat terjaga dengan baik, dan mengurangi dampak buruk dari terlalu lamanya disimpan dalam gudang. Pada kesempatan ini, kami sampaikan proses pemenuhan candangan pangan tersebut telah selesai dan terdistribusi seluruhnya,” tutup Syamsuddin.

 

 

Wartawan : Zain Tribunpos Lampung
Editor : Indra patriansyah

Komentar

Headline