oleh

Tuntut Hak yang Tak Terpenuhi, Buruh TKBM Pelabuhan Panjang Meminta Pendampingan LBH dan DPC KIKES KSBSI Kota Bandar Lampung

 

TRIBUNPOS LAMPUNG || Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( KSBSI ) dan Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Kimia, Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan ( KIKES ) Kota Bandar lampung, melakukan pendampingan terhadap perwakilan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat ( TKBM ) terkait permasalahan BPJS Ketenagakerjaan dan Perumahan buruh TKBM Pelabuhan Panjang.


” Salah satu perwakilan buruh pelabuhan panjang, Didi Abyadi menyampaikan yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan berkisar 986 orang meminta bantuan pendampingan kepada LBH dan DPC KIKES KSBSI Bandar lampung karena upah kami terus dipotong Koperasi TKBM pelabuhan Panjang untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan tetapi setelah kami cek saldo BPJS Ketenagakerjaan kami tidak bertambah dari tahun 2017 sampai dengan saat ini tahun 2021,” Ujarnya.

Masih kata Didi polemik perumahan buruh TKBM pelabuhan panjang, kami buruh sudah ada yang 7 tahun menempati perumahan TKBM Pelabuhan Panjang tetapi sampai dengan saat ini Koperasi TKBM pelabuhan Panjang belum menyerahkan Sertifikat Hak Milik, padahal perumahan tersebut pembayaranya Cash dari seluruh pemotongan upah buruh setelah mencukupi nilai harga perumahan yang saat itu 125 juta/unit, kemudian PBM melalui suvervisi mengusulkan nama buruh yang berhak mendapatkan rumah, setelah itu buruh menandatangani penyerahan rumah dan menempatinya, tetapi sampai dengan saat ini ada belum juga menerima sertifikat tersebut ” Kata Didi Abyadi.

” Sementara Ketua LBH KIKES Provinsi Lampung, Yuntoro, SH. Kembali menegaskan menyatakan siap menempuh  jalur hukum agar buruh mendapatkan hak-hak nya terkait BPJS Ketenagakerjaan dan Perumahan.

Terkait permasalahan BPJS kami telah mengirimkan surat ke beberapa pihak antara lain kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandar lampung dan kepada Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tetapi sampai dengan saat ini dari pihak Koperasi TKBM pelabuhan panjang tidak ada jawaban,” ucap Darmawan, SH. MH, selaku Sekretaris LBH Kikes Provinsi Lampung.

Sedangkan untuk persoalan perumahan buruh TKBM Pelabuhan Panjang, kami juga telah melayangkan surat kepada beberapa pihak yakni kepada ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yakni Agus Sujatma dan kepada pihak Developer Tamzil selaku pimpinan PT. Duta Hidup Lestari tetapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban, kami juga telah mengirimkan surat ke Kepala KSOP Pelabuhan Panjang selaku perpanjangan tangan pemerintah dan juga pembina Koperasi TKBM pelabuhan Panjang agar turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar buruh dapat memperoleh hak-hak nya, ” Terang Yuliyanto, SH, MH. Selaku Bendahara LBH KIKES LAMPUNG.

“Dalam kesempatan terpisah ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Agus Sujatma Periode 2019 hingga sekarang mengatakan Terkait Masalah iuran BPJS Ketenagakerjaan belum bisa di lanjutkan sebelum membayar pokok dan denda tunggakan-tunggakan yang gelapkan di era ketua sebelumnya, kami sudah koordinasi sampai ke BPJS pusat akan tetapi tetap tidak bisa, juga, ” Kata Agus Sujatma.

” Ketika di singgung hak-hak nya Buruh yang mengaku tetap membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, ia mengatakan di era kepemimpinan tetap akan memberikan hak-hak nya Buruh TKBM Pelabuhan Panjang yang juga sebagai  Anggota Koperasi, jika ada yang terjadi kecelakaan, mengundurkan diri, atau yang telah memasuki masa pensiun sesuai dengan undang-undang, tapi di era memimpikan saya, akan tetapi jika masalah iuran kepemimpinan sebelumnya, ia mengaku tidak mengetahui karena sekarang dalam di proses secara hukum di polda Lampung, ” tutupnya saat di hubungi awak Media Tribunpos Lampung melalui sambungan Handphone.

 

Wartawan : Zain Tribunpos Lampung
Editor : Indra patriansyah

Komentar

Headline