oleh

Kepala Desa Bujung Buring “Dugaan” Seperti Ayam Pejantan Lepas Kendali

TRIBUNPOS MESUJI , LAMPUNG ꟷ Kepala Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji menjabat  dua (2) periode  sebagai Kepala desa, diduga beristrikan tiga (3) 1 sah, dua (2) dinikah siri.

Menjabat dua (2) periode sebagai Kepala desa namun sayang dugaan seperti “ayam penjantan yang lepas kendali”.  Seharusnya seorang Kepala desa memberikan contoh yang baik dan benar untuk masyarakatnya.

 

Menurut informasi yang didapat, istri pertamanya  bernama Ely  sebagai ibu rumah tangga (IRT), istri ke -2 (dua), Siti Marfuah bekerja di sekretariat DPRD (Honorer),  istri ke-3 (tiga) Hatmarina Harahap anggota Dewan DPRD Mesuji fraksi Partai Nasdem Dapil tiga (3) Tanjung Raya.

Saat dikonfirmasi salah satu warga setempat namanya yang enggan dipublikasikan  membenarkan istri ke-2 hanya dinikahi siri sama kepala desanya, semenjak dia menjabat kepala desa periode pertama.

“Setau saya sih, istri ke-2 nya sampai sekarang hanya digantung. Maksud digantung, diduga dibiarkan aja, diceraikan enggak, dinafkahi juga enggak, kalo saya lihat sih, kesehariannya cari nafkah sendiri, bekerja sebagai honorer di sekretariat DPRD Mesuji,”ungkapnya.

Istri ke- 3 bekerja sebagai angota DPRD Mesuji, menurutnya, sekarang ini lagi mesra-mesranya sama mbok enomnya, (istri Ke-3 nya) jarang pulang, saat ditanya dimana rumah istri ke-3 nya menurut informasi ngontrak masih seputaran Bujung Buring.

Kemudian saat ini istri pertamanya dugaan sih, lagi galau informasinya sang suaminya jarang pulang. Beberapa hari yang lalu, istri pertamanya bikin status di facebook (FB) unggahan 13 juni 2020 pukul 19:46 akun pribadinya @Ely Yantea azza dalam unggahan,” teruslah kau memamerkan kemesraanmu….???.

Unggahan kembali pada 19 juni 2020 pukul 22:19 dalam bahasa jawa “roh polahmu,munek kudu muntah” artinya tau kelakuanmu/tingkahmu, mual mau muntah.

“Nah seharus sebagai seorang pemimpin pejabat publik, menggambarkan contoh yang baik terhadap masyarakatnya dengan baik, nah ini malah sebaliknya  mencontohkan kurang senonoh, malah sebaliknya, terhadap masyarakatnya itu sendiri.

“Ya sih, kalo di kembalikan kepada pribadinya pak Kepala desa, itu haknya dia, tapi kan ia menyandang sebagai pejabat publik, meskipun hanya sebatas Kepala desa, istrinya itu  juga kan dikasih nafkah, tetap menjadi sorotan dong,” ungkapnya kepada crew TRIBUNPOS.

Imbuhnya,” sudah jelas dong aturannya, seseorang Kepala desa adalah termasuk aparatur negara yang diatur dalam UU ASN dan didalamnya terdapat Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2017, tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan. Bersambung.

Wartawan : Tim

Editor : Indra Darmawan

Komentar

News Feed