oleh

Tiga Aktivis Bima Dilaporkan ke Polisi, Ketua Badko HMI Bali Nursa Melawan

TRIBUNPOS MATARAM – Sejumlah Aktivis melakukan perlawan terhadap penguasa atau pejabat publik yang menunjukan sikap arogansi dan anti kritik, salah satunya sikap ketua DPRD Kabupaten Bima yang melaporkan sejumlah aktivis.

“Ini merupakan tindakan arogansi sebagai pejabat publik yang notabena harus melayani masyarakat dan merangkul, akan tetapi justru sebaliknya menunjukan sikap yang menuai kritikan dari berbagai kalangan. Dan saat ini bukanlah zaman order baru lagi, sikapnya merupakan bukti nyata yang menunjukan ketua dewan belum siap menerima kritikan,” ujar Ketua HMI Badko Bali Nusra, Arif Kurniadin kepada awak media, Sabtu (13/6/20).


 

Selanjutnya ia menegaskan bahwa, sikap anti kritik yang ditunjukkan ketua DPRD Bima, sejatinya erosi bagi demokrasi itu sendiri (baca,- pengikisan nilai-nilai demokrasi).  Seharus seorang pejabat publik seperti ketua DPRD ini memahami dan sadar diri terkait dengan kritikan tersebut.

Dikatakannya, kritikan itu tertuju padanya, karena ia sebagai ketua DPRD Bima sekaligus Jenateke bagi masyarakat Bima (baca,- Melayani dan mengayomi masyarakat).

“Dia (Ketua DPRD Bima) harusnya bersyukur ketika ada kritikan seperti itu. Sehingga jauh lebih menghargai kafasitasnya sebagai ketua DPRD, sekaligus kafasitasnya sebagai Jenateke. Akan tetapi jikalau kasus ini dipaksakan berlanjut maka tidak ada pilihan lain bagi kami, termasuk saya sendiri selaku ketua HMI BADKO BALINUSRA akan mengangkat bendera perlawanan,” paparnya.

Arif mendesak Ketua DPRD Bima agar segara mundur dari jabatannya, karena dinilai belum siap menerima kritikan.

Kalau pemimpin se-level ketua dewan suka membungkam semangat juang kawan-kawan aktivis, dengan melaporkan ke pihak kepolisian, maka bisa pastikan satu yang dibungkam akan ada pejuang pejuang lain yang terus bermunculan.

“Saya sendiri selaku ketua HMI BADKO BALINUSRA, akan melakukan konsolidasi besar-besaran dalam rangka melawan keangkuhan dan kesewenang-wenangan pemimpin yang seperti ini,” tegasnya.

Selain itu, ditambahkannya, seorang Ketua DPRD Bima harus sadar diri terhadap keberadaan kafasitasnya sebagai ketua dewan, masih banyak kasus kasus lain yang jauh lebih besar yang perlu untuk diperjuangkan. Salah satunya yakni dugaan kasus pengadaan bawang merah senilai Rp46 miliar, sewa rumah dinas, kasus GOR panda dan kasus pengadaan sampang viberglass yang saat ini masih dimeja Dirkrimsus Polda NTB.

“Saya ingatkan lagi, bahwa pelaporan terhadap 3 aktivis menjelang Pilkada Bima, akan memunculkan instabilitas demokrasi yang tidak sehat. Tetapi kalau Kepolisian Daerah memaksa, maka kemungkinan efeknya sangatlah besar,” pungkas Arif. (Red-TP)

Penulis: Yas/Nad

Komentar

Headline