oleh

Serikat Tani & Mahasiswa Desak Gubernur SUMSEL Selesaikan Sengketa Lahan 177 Ha di Desa Betung

OGAN ILIR, TRIBUNPOS.COM | Konflik agraria yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, terkhusus konflik agraria yang terjadi di Desa Betug Kec. Lubuk keliat Kab. Ogan ilir. Konflik agraria yang telah terjadi selama 38 tahun tersebut belum juga mendapatkan perhatian serius oleh berbagai pihak pemerintah baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi Sumsel itu sendiri.

“Jika pemerintah memang tidak bisa bersikap untuk menyelesaikan koflik agraria yang terjadi di Desa Betung Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan ilir, maka rakyat itu sendirilah yang akan menentukan dan memberikan sikapnya”.

Hal tersebut ditegaskan oleh kesatuan aksi masyarakat Desa Betung melalui Serikat Tani Pembaharu Ogan Ilir (SATPOL) bersama mahasiswa (GERTAK) dalam rilisnya yang diterima redaksi Tribunpos, 20 Desember 2019.

Dalam rilis yang tertanda Koordinator Aksi Aditia Arief Laksana, Koordinator GERTAK Rahmat Riady, Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya Muadz tersebut, juga di jelaskan, bahwa penguasaan dan ketimpangan atas lahan adalah hal klasik yang terus menerus terjadi dari zaman kolonial, dimana saat Indonesia terjajajah hingga sampai hari ini. Tanah merupakan salah satu hal yang mejadi bahasan penting untuk sebuah kemajuan dan perkembangan sebuah Negara. Untuk mengatur kembali dengan semangat menasionalisasikan aset negara dari sistem-sistem dan fikiran penjajah yang pernah terjadi dimasa lalu dan melekat hingga dengan sekarang maka diperkenalkanlah sebuah gagasan yang disebut “ Reforma Agraria”.

Reforma agraria sendiri memiliki sebuah pengertian bahwa tentang persoalan lahan baik konflik dan sengketa haruslah diatur kembali agar tidak lagi terjadi ketimpangan lahan. Secara konstitusional di Indonesia soal reforma agraria ini telah diatur melalui UUPA NO 5 Tahun 1960 sebagai UUD agraria yang paling tua dan banyak lagi setelahnya. Terakhir untuk upaya penyelesaian konflik lahan ini pemerintah R.I melalui Presiden Jokowi megeluarkan Perpres No 86 Thn 2018 tentang reforma agraria.

Melalui semangat dan amanah konstitusi dari para pendiri bangsa, reforma agraria akan terus menjadi sebuah bahasan yang perlu sesegera mugkin untuk dituntaskan. Bahkan agenda-ageda yang dilakukan rakyat bersama elemen-elemen intelegensia seperti mahasiswa dan akademisi lainya dalam rangka menuntaskan reforma agraria ini adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan Negara, dengan itu pula tidak ada alasan untuk takut atau berdiam diri jika melihat konflik agraria yang terus terjadi hingga saat ini.

Tragedi demi tragedi terjadi. Unjuk rasa, audiensi, rapat bersama hingga proses meduduki lahan sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenangan PTPN VII Cinta Manis telah dilakukan dan seringkali kegiatan di lapangan direspon dengan cara-cara kekerasan oleh aparat keamanan. Gesekan antara masyarakat dengan aparat keamanan (yang seharusnya menjaga ketertiban sudah sering terjadi) adalah sebuah hal yang tidak diiginkan oleh masyarakat. Beberapa aktivis dan juga elemen masyarakat pejuang reforma agraria sudah banyak yang dikriminalisasi, ditangkap, dicari, hingga kemudian menimbulkan sebuah efek traumatik dan ketakutan masyarakat terhadap aparat kemanan.

Melalui agenda konferesi pers dan pernyataan sikap ini adalah sebuah upaya untuk kembali memompa semangat dan solidaritas masyarakat desa Betung. Masyarakat harus memecahkan ketakutan terhadap aparat, sebab sejatinya aparat kepolisian adalah pelayan bagi masyarakat.

Juga, sebagai salah satu media penyampaian bahwa pemerintah harus ikut andil sebagai wakil rakyat dan yang hari-harinya dibiayai oleh hasil dari perekonomian rakyat. Sudah tidak lagi terhitung upaya mandiri yang dilakukan oleh rakyat bersama mahasiswa untuk meyelesaikan konflik agraria. entah harus berapa lama lagi rakyat menunggu sebuah keputusan yang seadil-adilnya dalam rangka penyelesaian konflik agraria tersebut.

Maka, dengan ini masyarakat desa Betung melalui Serikat Tani Pembaharu Ogan Ilir (SATPOL) bersama mahasiswa (GERTAK) menyatakan sikap:

  1. Mendesak Gubernur Sumatera Selatan agar dapat mengambil sikap melalui SK/Pergub yang berisi tentang pembebasan dan redistribusi lahan 177 Ha. milik masyarakat desa Betung, Kec. Lubuk Keliat, Kab. Ogan Ilir dengan berpihak pada masyarakat.
  2. Mendesak PTPN VII Cinta Manis untuk mengeluarkan Surat Keputusan sebagai bentuk sikap merealisasikan solusi penyelesaian konflik yang ditawarkan masyarakat bersama mahasiswa.
  3. Hentikan seluruh bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat keamanan negara kepada masyarakat dan aktivis reforma agraria.

Jika tuntutan diatas tidak direalisasikan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya (3 hari) setelah agenda Konferensi Pers Rakyat bersama Mahasiswa di Lahan, maka masyarakat desa Betung melalui Serikat Tani Pembaharu Ogan Ilir (SATPOL) bersama mahasiswa (GERTAK) akan menduduki lahan 177 Ha mililk masyarakat desa Betung. [*Red]

Komentar

News Feed