oleh

14 Anggota DPRD Bekasi Diduga Terima Suap Plesiran ke Thailand

BEKASI, Tribunpos.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi kecukupan bukti untuk menjerat anggota DPRD Bekasi yang diduga menerima uang pelesiran dari proyek Meikarta.

Namun, KPK masih harus mengklarifikasi penerimaan uang suap itu ke sejumlah anggota DPRD Bekasi tersebut.

“KPK sudah memiliki daftar siapa saja yang pergi. Karena tentu sejumlah bukti yang kami dapat sudah cukup terang. Tapi, masih kami klarifikasi kepada yang diduga menerima tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).

KPK memastikan cukup banyak anggota DPRD Bekasi yang diduga menerima uang pelesiran dari proyek Meikarta.

Menurut Febri, para anggota DPRD Bekasi bersama keluarganya menerima paket wisata ke Thailand.

“Saya belum bisa sampaikan secara rinci ya. Tapi tentu saja paket jalan-jalan itu tidak hanya tiket dan tidak hanya untuk anggota DPRD-nya,” terangnya.

Baca juga : Kasus Suap Meikarta, KPK Sudah Bisa Tetapkan Tersangka Baru

Belakangan, KPK cukup gencar memeriksa para anggota DPRD Bekasi. Dikatakan Febri, ada 14 legislator Bekasi yang sudah dikantongi keterangannya sebagai saksi.

Ke-14 anggota DPRD Bekasi tersebut ialah Taih Minarno; Sunandar; Daris; Mustakim; Abdul Rosid Sargan; H Sarim Saepudin; Haryanto; Suganda Abdul Malik; Nyumarno; Edi Kurtubi Udi; Yudi Darmansyah; Kairan Jumhari Jisan; Namat Hidayat; serta H Anden Saalin Relan.

Pada perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta.

Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja mengubah aturan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap proyek Meikarta. (*)

Editor : Sandi Pusaka Herman


Komentar

News Feed