oleh

Tolak RUU Omnibus LAW, Ratusan Masa F.Hukatan dan KBSI Unjuk Rasa di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Mesuji

TRIBUNPOS MESUJI LAMPUNG-– Federasi kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan ( F HUKATAN ) dan Konfederasi Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten mesuji,kamis (13/8)

menyuarakan aspirasi para buruh Tolak RUU Omnibus LAW yang ada di kabupaten mesuji, yang di ikuti sekitar kurang lebih100 massa.


Budiono selaku ketua DPC F HUKATAN KBSI kabupaten mesuji, Dalam aksi damai tersebut sebagai koordinator dalam orasinya ada 7 tuntutan yang di sampaikan kepada DPRD Mesuji, di antaranya,” pemerintah RI dan DPR RI hentikan dan keluarkan klaster ketenaga kerjaan dari draf RUU cipta kerja (omnibuslaw).

Dalam aksinya massa di sambut baik oleh ketua DPRD mesuji Hj,Elfianah,selaku ketua DPRD kabupaten Mesuji, Femi Yusafella anggota DPRD dari fraksi PDI P, dan Jhon Tanara dari fraksi PKB sekaligus ketua komisi II. di ruang rapat DPRD mesuji, di wakili oleh beberapa anggota aksi untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya.

Di dalam ruang rapat tersebut, Perwakilan aksi menyampaikan aspirasinya yang di wakili oleh ketua DPC F Hukatan KBSI mesuji merasa keberatan atas RUU cipta lapangan kerja Omnibuslaw, ada 7 item dasar penolakan diantaranya adalah, 1.keberatan dari para aksi ialah proses penyusunan RUU cipta kerja tidak transparan,
2. Pasal pasal kluster ketenaga kerjaan dalam RUU cipta kerja lebih rendah dari undang undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan,
3. Pasal pasal kluster ketenaga kerjaan dalam RUU cipta kerja bersifat DISKRIMINATIF,
4. Pasal pasal kluster ketenaga kerjaan dalam RUU cipta kerja tidak mencerminkan prinsip berkeadilan,
5. Pasal pasal kluster ketenaga kerjaan RUU cipta kerja menghapus perlindungan hak hak normatif,
6. Pasal pasal kluster RUU cipta kerja akan memberangus hak kebebasan berserikat,
7 Omnibuslaw tidak di kenal dalam tatanan perundang undangan indonesia.

Hj.Elfianah selaku ketua DPRD Mesuji pun berjanji akan menindak lanjuti tuntutan dari para aksi untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI, sebisa mungkin mereka akan berusaha untuk selalu komunikasi dengan DPR RI terkait penolakan penolakan yang telah di lakukan oleh berbagai organisasi terkait RUU cipta kerja”ucapnya

Setelah mendengarkan aspirasi dari perwakilan massa, Jhon Tanara anggota DPRD mesuji dari fraksi PKB selaku ketua komisi II, ia menyampaikan bahwasannya sampai saat ini RUU Omnibus law belum di sahkan oleh pemerintah, dan ia pun sangat mengerti akan keluh kesah dan kemauan para aksi damai.

Jhon Tanara pun sudah menyampaikan prihal tersebut dan sudah ber komunikasi dengan DPR RI untuk menolak RUU cipta lapangan kerja, harapannya untuk sama sama saling berdoa agar aspirasi yang di sampaikan di setujui oleh DPR RI.

Wartawan : Jumani
Editor. : Indra Tribunpos

Komentar

Headline