oleh

Sopir Ambulan di Ogan Ilir Digaji Rp500 ribu Tak Manusiawi

Ambulan puskesmas sedang terparkir di halaman kantor Dinas Kesehatan Pemkab Ogan Ilir. (Kaka / Tribunpos)

Laporan Wartawan : Kaka Kertapati / Indralaya, Ogan Ilir

TRIBUNPOS.COM, OGAN ILIR — Miris mendengarnya. Gaji sopir ambulan puskesmas di Ogan Ilir jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Profesi yang penuh resiko dan dituntut kerja ekstra ini, hanya dibayarkan Rp500 ribu perbulan oleh Dinas Kesehatan Pemkab Ogan Ilir.

Apalagi upah jerih Rp500 ribu perbulan ini dinilai tidak sebanding dengan kerja sopir ambulans yang aktivitas mereka tidak mengenal waktu.

Kondisi ini membuat legislator partai Nasdem, Ahmad Syafe’i harus angkat bicara. Dalam ujarannya, Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir ini menyebut gaji sekecil itu dinilai tidak manusiawi.


Ahmad mengatakan, gaji yang diberikan Dinas Kesehatan sangat tidak manusiawi. Jangankan untuk transportasi, untuk biaya makan mereka saja tidak mencukupi.

“Bahkan ada sopir anaknya dua sampai tiga, itu sekolah semua, belum lagi harus bayar kontrakan, listrik dan lainnya, dengan gaji yang hanya Rp500 ribu perbulan, apakah cukup? Apakah ini manusiawi?,” tanya politisi yang vokal menyuarakan kepentingan masyarakat Ogan Ilir ini.

Ahmad Syafe’i, Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir

Ahmad mengaku mengetahui hal tersebut dari media yang memberitakan sopir ambulan yang tugas di puskesmas terpaksa harus berhutang untuk bertahan hidup sehari-hari, karena gajinya hanya Rp500 ribu dan itu pun dibayar pertiga bulan.

“Jika belum bisa mengikuti UMP Rp2,5 juta, ya minimal mendekati UMP saja kan cukup. Kasihan ini, mereka punya keluarga dan mana cukup gaji Rp500 ribu perbulan untuk biaya hidup,” ungkapnya kepada Tribunpos.com, Selasa (28/8/2018) di ruang kerjanya kemarin.

Lebih jauh ia mengungkapkan, akan terus memperjuangkan gaji bagi tenaga sopir ambulan di Ogan Ilir agar hidup mereka layak dan manusiawi.

Dirinya pun berharap, pemerintah kabupaten memperhatikan dan membuat regulasi sehingga dapat menaikkan gaji tenaga sopir ambulan tersebut tidak lagi Rp500 ribu perbulan.

“Kami (DPRD) akan panggil Dinas Kesehatan, untuk meminta penjelasan atas masalah kesenjangan honor sopir ambulan puskesmas ini,” ujarnya mantan aktivis mahasiswa berkepala plontos ini.

Yusran Rivai, Anggota Komisi IV DPRD Ogan Ilir Fraksi PPP

Diwaktu terpisah, anggota Komisi IV DPRD Ogan Ilir, Yusran Rivai terkejut mendengar honor sopir ambulan yang jauh dari kata sejahtera itu.

Dia mengatakan, sopir ambulan ini adalah pekerjaan yang mempunyai resiko yang sama besar dengan tenaga medis lainnya, karena menyangkut nyawa orang sakit dibawanya.

“Jika para sopir ini terganggu konsentrasi kerjanya gara-gara masalah tanggungjawab penghidupan di rumahtangganya, bukan tidak bisa beresiko besar terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama (kecelakaan),” ucap Yusran.

Baca Juga : Honor Sopir Ambulans Puskesmas di Ogan Ilir Cuma Rp500 Ribu Perbulan, Menyedihkan!

Sementara itu, aktivis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan, Juadi mengatakan, Pemkab Ogan Ilir selama ini terkesan mengabaikan peraturan sendiri. Buktinya jumlah gaji yang diberikan pada petugas sopir ambulan sangat tidak layak, dan jauh dari ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam UMP.

“UMP ini terkesan hanya berlaku pada pengusaha saja. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP dengan alasan kelayakan penghasilan bagi pekerja. Sementara pemerintah daerah memberi upah tidak berpedoman pada UMP tersebut,” ujar dia.

Menurut Juadi, seharusnya Pergub UMP yang telah disahkan oleh pemerintah sebesar Rp 2.595.095 tersebut dapat menjadi perlindung bagi semua pekerja untuk mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan pemerintah.

“Ketika pemerintah membuat peraturan, malah pemerintah sendiri yang tidak menjalankannya, dan ini akan menjadi contoh yang tidak baik dari pemerintah,” ujar dia.

Padahal, sambung dia lagi, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 banyak hal yang disebutkan, terutama kepastian dan kelayakan memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Jika kita dilihat dari sisi kemanusiaan gaji yang tidak layak juga merupakan kebijakan yang mengabaikan hak azasi manusia. Dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 2 disebutkan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil,” katanya.

Maksudnya, kata dia, jenis HAM yang terabaikan tersebut adalah hak azasi hukum dan hak azasi ekonomi, yang salah satunya adalah hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, serta hak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

“Kita sangat berharap Bupati Ilyas Panji Alam dapat menaikkan lagi gaji mereka agar penghasilan petugas sopir ambulan menjadi layak. Kasihan mereka, gajinya sangat kecil. Jangankan untuk transportasi, untuk biaya makan saja tidak mencukupi,” sebutnya.

Untuk diketahui, Pemkab Ogan Ilir saat ini tengah mengalakkan program unggulan pelayanan prima call center (PCC) di bidang kesehatan dengan menyiagakan ambulans setiap saat. Otomatis para sopir ambulan ini dituntut selalu siaga setiap waktu untuk menjemput atau membawa warga yang sakit.

Dengan upah hanya Rp500 ribu perbulan dan sopir dituntut kerja ekstra tidak mengenal waktu jika setiap saat dibutuhkan, apakah cukup? Apakah ini manusiawi? (Tribunpos)

Editor : Sandi Pusaka Herman

Komentar

News Feed