oleh

SMKN 5 Serang Pungut Uang Komite di Tengah Pendemi Covid, Sampai Rp4 Juta Persiswa Lagi

TRIBUNPOS, SERANG — Seharusnya di masa sulit akibat pandemi covid-19 saat ini, sekolah tidak makin memberatkan orang tua siswa dengan berbagai beban pungutan. Walau sekali pun itu berdalih sumbangan sukarela. Namun tidak berlaku bagi SMKN 5 Kota Serang.

Sekolah negeri di wilayah Taktakan Kota Serang ini, tetap berlakukan pungutan untuk pembangunan ruang kelas baru. Tak tanggung-tanggung, uang pungutan itu berkisar sampai Rp4 juta persiswa-nya.


Dari data yang berhasil dihimpun media tribunpos.com, sampai saat ini sudah terkumpul total Rp48 juta uang yang dipungut dari para orang tua siswa. Jelas ini sangat memberatkan.

Sebelumnya sebagian orangtua calon siswa mengadu ke Camat Taktakan, terkait adanya pungutan uang komite sekolah di tengah pendemi covid-19 saat ini.

“Ini warga saya orang tidak mampu, karena saya merasa ditua-kan di Taktakan, masyarakat mengadu dan saya hanya membantu warga saya yang ingin sekolah di sana. Untuk pungutan itu saya kurang paham, itu urusan internal sekolah,” ujar Farach, Camat Taktakan kepada wartawan media ini, Kamis (27/08/20).

Kepala SMKN 5 Kota Serang, H. Amin Jasuta mengatakan kalau sumbangan itu kerjaan komite sekolah, bukan kehendak dirinya.

“Saya sebagai kepala sekolah, sepeserpun tidak terima uang infak/ sodaqoh/ sumbangan dari orang tua siswa, itu urusan komite,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sesuai arahan kepala dinas pendidikan, bahwa kepala sekolah jangan cari penyakit. “Dan itu saya patuhi, saya tidak lakukan pungutan apa pun,” katanya.

Sementara itu, Ibnu Ketua Komite SMKN 5 Kota Serang saat diminta konfirmasi membenarkan terkait pungutan yang dipungut dari para orang tua siswa. Ia berdalih itu pungutan sukarela sudah dibicarakan dengan calon orang tua siswa.

“Sekolah kurang kelas pak, mangkanya saya inisiatif untuk meminta sumbangan kepada wali murid untuk membuat ruang kelas baru,” ujar Ibnu dengan entengnya.

Sampai berita ini dimuat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum bisa dimintai keterangan, apakah pungutan yang menuai kontra versi tersebut dibolehkan atau ini bisa dikategorikan sebagai pungli. Apalagi disaat masyarakat sudah kesusahan di tengah Pendemi Covid-19 saat ini. (**)

Wartawan: Risdu Ariri
Editor: Sandi Pusaka Herman Timur

Komentar

Headline